Menjadi Referensi Mendunia

APMI : Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Melahirkan Upah Murah

Jakarta, IndoberitaBerita – Tiga tahun sudah pemerintahan Jokowi-JK berkuasa di Indonesia, sejak 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2017. Dalam menjalankan pemerintahannya, selama 3 tahun ini rezim Jokowi justru semakin jauh dari orientasi untuk menyejahterakan rakyat. Seluruh kebijakannya justru menambah beban derita rakyat, seluruh visi-misi dan jargon politiknya hanya ilusi bagi rakyat Indonesia. Tiga tahun merupakan waktu yang lebih dari cukup bagi rakyat untuk menilai secara terang siapa sesungguhnya rezim Jokowi.

Selama tiga tahun ini, krisis dalam negeri di Indonesia semakin mengalami kondisi yang kian akut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dilahirkan melalui implementasi NAWACITA. Di masa tahun ketiga (2014-2017), rezim Jokowi-JK terus memberikan “karpet merah” bagi investasi imperialis, khususnya Amerika Serikat di Indonesia. Dalam Investment Report Executive Summary oleh AmCham Indonesia dan U.S Chamber of Commerce (USCC),ditegaskan bahwa untuk memasifkan investasi dibutuhkan iklim investasi yang baik dan menghilangkan kerumitan birokrasi yang ada di Indonesia. AS menargetkan nilai kegiatan ekonomi Indonesia-Amerika akan naik 46,2 persen dari US$ 90,1 miliar pada 2014 menjadi US$ 131,7 pada 2019.

Rezim Jokowi terus berupaya melahirkan dan melaksanakan berbagai peraturan dan kebijakan untuk melayani dan melindungi arus kapital milik imperialis AS dan
kapitalis lainnya. Atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), Jokowi-JK memberikan pelayanan untuk investasi di
sektor perkebunan skala besar, pertanian dan pangan (food estates), pertambangan, taman nasional, konservasi, dan proyek pembangunan infrastruktur seperti waduk, jalan tol, bandar udara, pelabuhan, kawasan industri, MRT, rel kereta api cepat, PLTA, PLTU, dan lainnya.

Pada tahun 2015, melalui Paket Kebijakan Ekonomi jilid IV pemerintah mengeluarkan PP No. 78/2015 tentang pengupahan. Regulasi yang merupakan skema penyempurna politik upah murah, pasalnya hanya membatasi kenaikan upah buruh tidak lebih dari 10%. Bahkan pada tahun 2018 mendatang, upah buruh hanya naik sebesar 8,71%, angka yang sangat jauh dari terus meningginya biaya kehidupan rakyat. Sementara itu melalui program Reforma Agraria Jokowi, kaum tani justru mendapatkan malapetaka baru. Program tersebut sudah ditolak secara tegas oleh kaum tani Indonesia. Pasalnya program Reforma Agraria Jokowi justru melegitimasi perampasan dan monopoli tanah karena skema Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Sertifikasi tanah yang didistribusikan kepada rakyat bukan merupakan reforma agraria sejati.

Sementara rezim Jokowi tetap tidak mengusik kuasa tuan-tuan tanah besar di Indonesia. Monopoli pupuk, bibit, obat-obatan dan hasil produksi pertanian tetap dibiarkan berjalan, serupa dengan monopoli hagra hasil produksi. Hasilnya, kaum tani akan jatuh semakin dalam pada jurang kemiskinan akut. Di sektor pemuda-mahasiswa, Setiap tahunnya akses anak-anak dan pemuda mendapatkan akses pendidikan semakin sempit. Anak berusia 7-13 tahun (tingkatan SD) berjumlah 46 juta. Berusia SMP (14-16 tahun) sebanyak 25 juta.

Sedangkan usia SMA (16-18 tahun) sebanyak 17 Juta. Namun Berdasarkan data UNICEF tahun 2015 sebanyak 7,3 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati usia sekolah dasar (SD) dan 3 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP), sementara SMA 1 juta. Sementara akses perguruan tinggi juga sangat rendah diakses oleh pemuda di Indonesia. Tahun 2015, lulusan SMA/SMK/Sederajat berjumlah 2 juta. Akan tetapi yang melanjut ke perguruan tinggi
hanya 500.000 mahasiswa baru (PTN 320.000 dan PTS sisanya), artinya hanya sekitar 25% yang mampu melanjut ke
perguruan tinggi dari total kelulusan SMA/SMK/Sederajat. Sementara saat ini jumlah mahasiswa di Indonesia (termasuk S2 dan S3),berjumlah 5,4 juta. Jika dibanding usia 18-25 tahun berjumlah 49 juta sebagai usia produktif
kuliah (D-S1), maka hanya mencapai kira-kira 10% yang bisa berkuliah. Di tahun 2016 semua pendidikan tinggi negeri (PTN) mengalami kenaikkan biaya kuliah melalui skema Uang kuliah Tunggal (UKT). Kenaikkan biaya kuliah di hampir semua pendidikan Tinggi Negeri di sebabkan oleh kebijakkan penggetatan anggaran oleh pemerintah Jokowi-JK. Kebijakan penggetatan anggaran berimbas pada pemangkasan Subsidi public tidak terkecuali subsidi untuk pendidikan.

Pemerintah Jokowi-JK mengalokasi anggaran untuk sektor Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) dalam bentuk Bantuan
Oprasional Pendidikan Tingging (BOPTN). Dalam perjalannya BOPTN setiap tahun BOPTN mengalami penurunan.Tahun 2016 anggaran BOPTN sebanyak Rp3,763 triliun, mengalami penurunan sebanyak 800 miliar dari anggaran di tahun 2017 sebanyak 4,5 triliun. Tidak berhenti disitu, pengurangan Anggaran pendidikan dari Alokasi APBN juga terjadi pada tahun 2017, alokasi anggaran pendidikan tahun ini hanya Rp. 39 triliun sementara tahun 2016 sebanyak Rp. 42 Triliun. Di kampus-kampus, pemuda mahasiswa terus mendapat intimidasi dan pengekangan dalam melakukan aktifitasnya.

Sejak April 2016 hingga Agustus 2017, rezim Jokowi melalui kampus telah melakukan 6 kali pembubaran kegiatan,
115 mahasiswa menjadi korban skorsing, sementara 54 mahasiswa mendapat sanksi DO karena melakukan aksi di kampus. Korban kekerasan fisik oleh aparat sebesar 192 orang mahasiswa dan 190 diantaranya ditangkap dan dikriminalisasi.Tentu dengan terbitnya Perppu Ormas, tindasan terhadap mahasiswa akan makin intensif. Secara khusus, melalui Perppu Ormas No. 2/2017 pemerintah Jokowi telah membuat peraturan pemukul bagi seluruh gerakan rakyat. Perppu Ormas merupakan bentuk nyata dari watak fasis dari rezim Jokowi yang anti kritik. Hal ini yang akan digunakan oleh rezim untuk menjaga seluruh kebijakan yang menghisap rakyat. Tiga tahun Jokowi-JK berkuasa, pada kenyataanya justru makin menambah beban derita rakyat dan menindas rakyat.

Atas dasar itu, Aliansi Pemuda Mahasiswa Indonesia (APMI), dan organ yang tergabung di diantaranya, FMN, LMND, GMNI-Jakarta Selatan, GMNI-Jakarta Barat, HAMAS-UNAS, Front Nasional-UNAS, PMII-UNAS, menyatakan Sikap untuk Menentang dan Melawan seluruh kebijakan rezim Jokowi-JK yang menindas rakyat, serta menuntut:

  1. Hentikan Seluruh Paket Kebijakan Ekonomi dan seluruh kebijakan turunannya yang merugikan dan menindas rakyat.
  2. Kembalikan Subsidi Rakyat untuk BBM dan Listrik.
  3. Hentikan seluruh skema Hutang Luar Negeri, Investasi, dan Kerjasama baik tingkat regional maupun global yang merugikan rakyat.
  4. Hentikan Program Reforma Agraria Palsu Jokowi-Jk, Perampasan dan Monopoli Tanah. Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Industrialisasi Nasional yang Mandiri dan Berdaulat.
  5. Cabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berikan upah layak bagi buruh.
  6. Cabut Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017, Berikan Kebebasan Berorganisasi,Berpendapat dan Berekspresi bagi rakyat.
  7. Cabut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Wujudkan Pendidikan yang Demokratis dan Berikan Jaminan Lapangan Pekerjaan yang Layak.
  8. Cabut SE Dirjen DIKTI No. 26 Tahun 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra kampus dan Seluruh
  9. Kebijakan Rektor yang memberikan Sanksi ataupun SK Drop Out kepada mahasiswa.
Komentar
Loading...