Menjadi Referensi Mendunia

Diminta Tindak Perusahaan, Disnaker Jabar : Kami Tidak Punya Wewenang

Bandung, IndonesiaBerita – Jum’at, 20 Oktober 2017 Pengurus Federasi Serikat Buruh Militan (FEDERASI SEBUMI) bersama Kawan Seperjuangan Serikat Buruh Semen Gersik Group. PT. Semen Indonesia Beton/PT. SGG Prima Beton(SB SGG) kembali mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan berkaitan dengan laporan kedua serikat buruh yang sama-sama berafiliasi ke Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KONFEDERASI KASBI) itu yang tak kunjung terselesaikan.

Didampingi oleh Koordinator Hukum dan Advokasi Konfederasi KASBI, Irman Bunawolo, para buruh mendesak agar Pengawas Ketenagakerjaan pada Disnaker Provinasi Jawa Barat memastikan pelaksanaan nota dinas khusus terkait pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh pihak perusahaan. Selain itu, mereka mendesak agar Pengawas pada Disnaker Provinsi Jawa Barat untuk menindak pengusaha PT. Metro Tara dan PT. Jayamas Dwi Perkasa yang diduga melakukan tindak pidana upah.

PT. Semen Indonesia Beton (dulu PT SGG Prima Beton) adalah perusahaan yang bergerak di Bidang konstruksi (beton). Perusahaan tersebut dilaporkan oleh buruhnya karna menerapkan hubungan kerja berdasarkan PKWT sistem outsoucing. Bahkan, perusahaan memutus hubungan kerja sebanyak ratusan buruhnya dengan alasan habis masa kontrak.

Terhadap hal itu, Dinas Ketenaga Kerjaan Bidang Pengawasan telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan Khusus Nomer : 52/-1.836.1 yang pada intinya menyatakan bahwa PKWT dan outsourcing yang dijalankan oleh perusahaan melanggar aturan dan batal demi hukum, dengan demikian hubungan kerja beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Tak berbeda dengan perusahaan BUMN itu, PT Metro Tara juga melakukan hal yang sama. Perusahaan melakukan PHK kepada buruhnya dengan alasan habis masa kontrak, meskipun Disnaker bidang pengawasan sudah menetapkan dalam nota bahwa PKWT di PT. Metro Tara bertentangan dan batal demi hukum.

Para buruh pun menyatakan kekecewaan nya atas respon pihak Disnaker yang dinilai tidak serius menangani kasus tersebut. Pasalnya, pihak pejabat Disnaker menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban apa-apa lagi terhadap tindaklanjut atas nota yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Bandung itu.

“Ini sangat mengecewakan sekali, nada pesimis yang dilontarkan oleh pemerintah (Disnaker Provinsi Jabar) menandakan ketidakseriusan dalam menangani persoalan-persoalan rakyatnya. Padahal, fungsi “penegak hukum” melekat pada pengawas ketenagakeraan tetapi itu tidak dijalankan.” ujar Sisworo, salah seorang perwakilan dari buruh/Pekerja PT. Semen Indonesia Beton/PT.SGG Prima Beton

Penulis : Moh Jumri

Editor : Bondan AP

Komentar
Loading...