Menjadi Referensi Mendunia

Lawan Kebijakan Anti Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, Indonesia Berita – Dalam Siaran Persnya, Jumat, (27/10/17), Konfederasi KASBI memandang bahwa situasi kehidupan ekonomi politik Indonesia saat ini menempatkan kehidupan kaum buruh dalam posisi yang semakin terjepit.

Impian kesejahteraan yang selama ini selalu dijanjikan oleh Pemerintahan Jokowi-JK tampaknya semakin jauh dari kenyataan. Perjalanan 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK telah gagal memenuhi janji Upah Layak, Kerja layak dan Hidup Layak. Hal ini tercermin dalam kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK yang termaktub dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang merupakan karpet merah bagi kaum pemodal dengan segala kemudahan yang diberikan, namun disisi lain merupakan ancaman nyata bagi kehidupan kaum buruh Indonesia.

“Kondisi kehidupan kaum buruh dan rakyat Indonesia saat ini dihadapkan pada kenyataan biaya hidup yang terus meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan TDL yang kemudian memicu kenaikan barang pokok. Kondisi sulit ini dirasakan semakin keras menghantam, manakala Pemerintah menekan kenaikan upah kaum buruh melalui pemberlakuan PP 78 Tahun 2015 dan Kebijakan Upah Khusus Sektor Padat Karya dibawah Ketentuan Upah Minimum yang sejatinya merupakan upaya melanggengkan politik upah murah di Indonesia. Padahal seperti kita ketahui bersama, upah adalah urat nadi kehidupan kaum buruh dan masyarakat” Ucap Nining

lanjutnya, semakin terancamnya tingkat kesejahteraan kaum buruh dan rakyat dapat dilihat dari fakta-fakta yang disajikan di berbagai media massa diantara :

  • Jumlah penduduk miskin cenderung meningkat. Data BPS sendiri menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 27,77 juta.
  • Ketimpangan ekonomi Indonesia menempati posisi enam terburuk di dunia. Kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin Laporan Oxfam dan INFID). Bahkan segelintir orang di Indonesia menguasai 50% kekayaan dalam negeri.
  • Utang luar negeri Indonesia, meningkat menjadi 333,6 miliar Dolar Amerika atau sekitar 4.442 triliun rupiah pada Mei 2017. Angka ini meningkat 5,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meningkatnya utang ini lebih ditujukan untuk pembangunan infrastruktur bukan pada program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
  • Di sisi lain, program pencabutan subsidi semakin meluas. Setelah pencabutan subsidi BBM, subsidi listrik untuk rakyat dicabut oleh negara. Demikian juga dengan subsidi untuk pendidikan tinggi yang dicabut sehingga menyebabkan semakin sulitnya rakyat memperoleh pendidikan tinggi.
    • Tingkat pendapatan rakyat atau kaum buruh semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya tingkat upah riil di Indonesia. Laporan International Labor Organisation-ILO menyatakan bahwa upah riil Indonesia berada pada peringkat ketiga terendah di antara negara-negara Asia dan kepulauan Pasifik.

“Bagi kami kaum buruh, situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan semakin dalamnya penerapan kebijakan neolibaralisme di sektor perburuhan. Maraknya sistem kontrak outsourcing dan ditambah pemberlakukan kebijakan pemagangan jelas mengancam kepastian kerja kaum buruh Indonesia” Ujar Ketua Umum KASBI ini

Nining juga mengatakan, hal ini semakin dibuktikan dengan fenomena PHK terhadap buruh tetap dan digantikan dengan sistem outsourcing ataupun pemagangan. Pelanggaran terhadap hak-hak normatif dan kebebasan berserikat kaum buruh juga semakin marak. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan Ketenagakerjaan terkesan tidak mau dan tidak sanggup menangani maraknya pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan yang pada akhirnya menjadi buruh sebagai korban.

Bersamaan dengan itu Sunarno menambahkan selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi KASBI, kebebasan berekspresi dan demokrasi yang menjadi landasan bagi rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial semakin dalam ancaman besar. Pembubaran diskusi, pelarangan aksi-aksi demonstrasi dan kriminalisasi kepada buruh yang memperjuangkan hak-haknya adalah bentuk nyata dari semakin menyempitnya ruang demokrasi bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia.

“Situasi-situasi tersebut diatas tentu sangat berbahaya bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Konfederasi KASBI sebagai bagian dari gerakan kaum buruh dan gerakan demokrasi akan melakukan AKSI NASIONAL 30 Okotober 2017 untuk menyikapi situasi ini”  kata Sunarno

lanjutnya, Aksi Nasional Konfederasi KASBI akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2017 secara serentak di seluruh wilayah dimana anggota Konfederasi KASBI berada dengan perincian sebagai berikut:
• Untuk Wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat akan di pusatkan di Istana Negara.
• Untuk wilayah Jawa Tengah dan Jogjakarta akan dipusatkan di Semarang.
• Untuk Wilayah Jawa Timur akan dipusatkan di Surabaya
• Untuk wilayah Sumatera Selatan akan dipusatkan di Palembang
• Untuk wilayah Kepulauan Riau akan dipusatkan di Batam

“Adapun yang menjadi tema Aksi Nasional Konfederasi KASBI kali ini adalah LAWAN KEBIJAKAN ANTI KESEJAHTERAAN RAKYAT ! REBUT DEMOKRASI SEJATI ! BANGUN KEKUATAN POLITIK KAUM BURUH, dengan tuntutan adalah :
1. Cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan,
2. Tolak Upah Sektor Padat Karya di Bawah Upah Minimum,
3. Lawan Sistem Pemagangan. Jelas Sunarno

Konfederasi KASBI juga menyuarakan tuntutan dan program perjuangan yang diyakini akan memberikan kedaulatan dan kesejahteraan bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia. Tuntutan dan program perjuangan ini dinamakan SEPULUH TUNTUTAN RAKYAT (EPULTURA), yang berisi:
1. Hapus Sistem Kerja Kontrak dan Outsourching
2. Tolak Politik Upah Murah, Berlakukan Upah Layak Nasional
3. Tolak PHK, Union Busting dan Kriminalisasi Aktivis Buruh
4. Laksanakan Hak Buruh Perempuan dan Lindungi Buruh Migran
5. Tangkap, Adili dan Penjarakan Pengusaha Nakal
6. Berlakukan Jaminan Sosial, Bukan Asuransi Sosial
7. Turunkan Harga BBM dan Kebutuhan Pokok Rakyat
8. Pendidikan dan Kesehatan Gratis untuk Rakyat
9. Tolak Privatisasi, Bangun Industri Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat
10. Tanah dan Air untuk Kesejahteraan Rakyat

“kami Pengurus dan Anggota, Konfederasi KASBI juga menyerukan dan mengajak seluruh kaum buruh dan rakyat tertindas untuk bersama-sama berjuang membangun kekuatan politik alternatif yang mengabdi pada kepentingan dan cita-cita Rakyat Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur” Tutup Pria ini

Penulis : Jerri Yanto

Editor : Moh Jumri

Komentar
Loading...