Jakarta, Indonesia Berita – Dalam Siaran Persnya, Jumat, (27/10/17), Konfederasi KASBI memandang bahwa situasi kehidupan ekonomi politik Indonesia saat ini menempatkan kehidupan kaum buruh dalam posisi yang semakin terjepit.

Impian kesejahteraan yang selama ini selalu dijanjikan oleh Pemerintahan Jokowi-JK tampaknya semakin jauh dari kenyataan. Perjalanan 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK telah gagal memenuhi janji Upah Layak, Kerja layak dan Hidup Layak. Hal ini tercermin dalam kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK yang termaktub dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang merupakan karpet merah bagi kaum pemodal dengan segala kemudahan yang diberikan, namun disisi lain merupakan ancaman nyata bagi kehidupan kaum buruh Indonesia.

“Kondisi kehidupan kaum buruh dan rakyat Indonesia saat ini dihadapkan pada kenyataan biaya hidup yang terus meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan TDL yang kemudian memicu kenaikan barang pokok. Kondisi sulit ini dirasakan semakin keras menghantam, manakala Pemerintah menekan kenaikan upah kaum buruh melalui pemberlakuan PP 78 Tahun 2015 dan Kebijakan Upah Khusus Sektor Padat Karya dibawah Ketentuan Upah Minimum yang sejatinya merupakan upaya melanggengkan politik upah murah di Indonesia. Padahal seperti kita ketahui bersama, upah adalah urat nadi kehidupan kaum buruh dan masyarakat” Ucap Nining

lanjutnya, semakin terancamnya tingkat kesejahteraan kaum buruh dan rakyat dapat dilihat dari fakta-fakta yang disajikan di berbagai media massa diantara :

  • Jumlah penduduk miskin cenderung meningkat. Data BPS sendiri menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 27,77 juta.
  • Ketimpangan ekonomi Indonesia menempati posisi enam terburuk di dunia. Kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin Laporan Oxfam dan INFID). Bahkan segelintir orang di Indonesia menguasai 50% kekayaan dalam negeri.
  • Utang luar negeri Indonesia, meningkat menjadi 333,6 miliar Dolar Amerika atau sekitar 4.442 triliun rupiah pada Mei 2017. Angka ini meningkat 5,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meningkatnya utang ini lebih ditujukan untuk pembangunan infrastruktur bukan pada program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
  • Di sisi lain, program pencabutan subsidi semakin meluas. Setelah pencabutan subsidi BBM, subsidi listrik untuk rakyat dicabut oleh negara. Demikian juga dengan subsidi untuk pendidikan tinggi yang dicabut sehingga menyebabkan semakin sulitnya rakyat memperoleh pendidikan tinggi.
    • Tingkat pendapatan rakyat atau kaum buruh semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya tingkat upah riil di Indonesia. Laporan International Labor Organisation-ILO menyatakan bahwa upah riil Indonesia berada pada peringkat ketiga terendah di antara negara-negara Asia dan kepulauan Pasifik.

“Bagi kami kaum buruh, situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan semakin dalamnya penerapan kebijakan neolibaralisme di sektor perburuhan. Maraknya sistem kontrak outsourcing dan ditambah pemberlakukan kebijakan pemagangan jelas mengancam kepastian kerja kaum buruh Indonesia” Ujar Ketua Umum KASBI ini