Lembar berikutnya, ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI. Foto : Dok. IndonesiaBERITA.com

Jakarta, Indonesia Berita – Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran No. 561/7721/SJ tentang Hasil Evaluasi Penetapan UMP tahun 2017 dan Persiapan Penetapan UMP tahun 201.

Surat edaran itu yang didapatkan Pewarta Indonesia Berita dari salah satu pengurus pusat Organisasi Pekerja tersebut, tertuang didalamnya mengintrukasikan kepada seluruh Gubernur untuk menetapkan UMP berdasarkan Surat Kepala BPS No. B-188/BPS/1000/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, yang totalnya sebesar 8,71%.

Selain itu, Gubernur wajib menetapkan UMP secara serentak pada 1 November 2017 dengan mengikuti aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam surat edaran itu dicantumkan bahwa Gubernur dapat (tidak wajib), menetapkan UMK dengan ketentuan :

1. UMK hanya dapat ditetapkan apabila perusahaan-perusahaan pada suatu Kabupaten/Kota mampu membayar UMK lebih besar dari pada UMP

2. Apabila perusahaan-perusahaan pada suatu Kabupaten/Kota tidak mampu membayar UMK yang lebih besar dari pada UMP maka UMK tidak dapat diterapkan pada Kabupaten/Kota tersebut, dan

3. Dalam hal Kabupaten/Kota akan menetapkan UMK, perhitungan nilai UMK harus menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2017.

Selain itu dalam surat edaran tersebut disampaikan juga bahwa Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan UMSP dan UMSK dengan ketentuan :

1. UMSP dan/atau UMSK hanya dapat ditetapkan apabila perusahaan-perusahaan pada suatu daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota mampu membayar UMSP lebih besar dari UMP, dan/atau UMSK lebih besar dari UMK.

2. Apabila perusahaan-perusahaan pada suatu daerah Provinsi dan/Kabupaten/Kota tidak mampu membayar UMSP lebih besar dari UMP dan/atau UMSK lebih besar dari UMK, maka UMSP dan UMSK tidak dapat ditetapkan, dan

3. Proses penetapan UMSP atau UMSK harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan SP/SB pada sektor yang bersangkutan dengan Asosiasi pengusaha pada sektor yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015.

Dalam surat edaran itu ditulis agar seluruh Gubernur mentaati peraturan perundangan-undangan dan wajib melaksanakan program strategis nasional berdasarkan Pasal 67 huruf (b) dan (f) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam surat itu, bisa jelaskan bahwa Gubernur wajib melaksanakan ketentuan itu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat.

Penulis : Jumri

Editor : Bondan AP