Menjadi Referensi Mendunia

Ketua BARA JP Papua : Pernyataan Natalius Pigay Tidak Berdasar

Solo, Indonesia Berita – Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) Provinsi Papua, Pdt Diben Elaby menanggapi pernyataan Komisioner KOMNASHAM, Natalius Pigai yang menyatakan resepsi pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu dengan Bobby A Nasution melanggar aturan.

Menurut Elaby tidak ada aturan yang dilanggar karena Presiden Joko Widodo menggelar resepsi pernikahan Kahiyang Ayu tidak dilakukan berlebihan seperti apa yang dituduhkan Pigay.

“Tidak ada pesta berlebihan, yang ada rakyatlah yang ingin ikut merayakan acara pernikahan Kahiyang, silahkan bandingkan dengan anggaran Presiden sebelum sebelumnya, besar mana, kemudian fasilitas juga menggunakan gedung dan kediaman pribadi Presiden bukan milik negara,”ungkapnya di Solo senin (7/11) malam.

Adapun kedatangan relawan yang berjumlah lebih dari 5000 orang semua biaya ditanggung oleh masing-masing organisasi dan relawan itu sendiri.

“Kita datang biaya masing-masing loh, karena Jokowi adalah Kita, apapun yang dirayakan Jokowi dan keluarga kami rakyat juga ikut merayakan,” tegasnya.

Dengan gotong royong yang dilakukan relawan untuk mensukseskan pernikahan putri Presiden ini menunjukan bahwa revolusi mental yang digemakan oleh Presiden Jokowi sudah berhasil.

“Mana coba yang hedonis, disini malah kita bisa lihat revolusi mental karena kami relawan dan masyarakat gotong royong untuk mensukseskan hajatan ini, karena hajatan Pak Jokowi hajatan kami juga, ” Kata Elaby yang juga menjabat Sekretaris Gapeknas Papua.

Dalam kesempatan ini, Ia kembali menegaskan bahwa apa yang dinyatakan Pigay tidak mendasar. Menurutnya Pigay bersikap demikian karena dilandasi kekecewaan pribadi kepada Presiden Jokowi.

“Menurut saya dia pernah kecewa karena berharap mendapatkan sesuatu dari Presiden, tapi tidak dapat maka dia lampiaskan kekecewaannya itu, saya temannya saya tahu itu,”tuturnya.

Selain itu, Ia juga berharap agar Natalius Pigay tidak memanfaatkan momentum pernikahan putri Presiden untuk menaikkan popularitas diri.

“Mungkin dia lagi cari simpati oposisi, itu urusan dia, kita dukung tapi tolong jangan kritisi hal yang tidak mendasar,” pungkasnya.

Sebelumnya melalui siaran persnya (6/11), Natalius Pigai, Jokowi pernah mengeluarkan kebijakan bahwa pejabat di tingkat pusat maupun daerah dilarang menggelar pesta berlebihan. Peraturan tersebut mulai diterapkan pada 1 Januari 2015.

Ia menilai, sebagai orang tua Jokowi mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan resepsi pernikahan anaknya. Hal ini patut dihargai dan diapresiasi.

Namun demikian, Pigai menilai terdapat sejumlah pelanggaran dari resepsi yang dilakukan di Graha Saba Buwang Solo pada 8 November 2017 itu.

Menurutnya ada inkonsisten Jokowi terhadap peraturan yang pernah dibuatnya.

“Dari sisi etika, seorang presiden menyelenggarakan resepsi besar-besaran dengan menabrak aturan dan komitmen pemerintah,” ujar Pigai.

Pelajaran yang kedua, Pigai menilai, revolusi mental yang digaungkan Jokowi tidak terlihat dalam acara tersebut.

Jokowi lebih cenderung terlihat hedonis yang mau memamerkan kewewahan, kekayaan di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang mengalami goncangan.

Penulis Jerri Yanto

Editor : Rizki Abadi

Komentar
Loading...