Menjadi Referensi Mendunia

Dewan Pengupahan Provinsi Banten Ajukan Dua Rekomendasi Ke Gubernur

Banten, Indonesia Berita – Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang berlangsung pada Senin, (13/11/2017) di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten, berakhir dengan rekomendasi dari Bupati dan Walikota sesuai yang ditetapkan oleh PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Dalam proses rapat yang berlangsung di Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), tersebut. Dihadiri oleh unsur Pemerintah, Pengusaha, Akademisi dan Serikat Buruh. Akan tetapi pada saat rapat pleno dari unsur serikat buruh belum menyepakati besaran angka yang direkomendasikan oleh masing-masing Kepala Daerah. Tapi dalam kemungkinan besar penetapan upah ditahun 2018 akan menggunakan PP 78 tahun 2018.

Menurut Al Hamidi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten “Ada beberapa hal yang sudah disepakati dalam rapat tadi, diantaranya memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penetapan upah minimum. Ada dua poin dari hasil kesepakatan rapat, salah satunya penetapan Upah Minimum Kabupaten sesuai yang direkomendasikan oleh Bupati dan Walikota, itu yang diinginkan dari buruh. Sedangkan dari Apindo menginginkan penetapan upah sesuai PP 78. Namun semua rekomendasi tersebut tentu kita dari Dinas Ketenagakerjaan akan secepatnya menyerahkan hasil ini kepada Gubernur Banten yaitu Wahidin Halim” Ungkap Hamidi.

Hamdi menganggap dalam rapat Dewan Pengupahan merupakan suatu hal yang biasa terjadi jika ada perbedaan, salah satunya perbedaan antara Apindo dan Serikat Buruh, kata dia. Sebab, masing-masing dari unsur pasti bersi keras menentukan nilai UMP sesuai dengan kepentinganya. Pada intinya, tadi buruh minta kenaikan sesuai rekomendasi oleh Bupati dan Walikota” Tutup Hamidi.

Penulis : Moh Jumri

Editor : Akhrom Saleh

Komentar
Loading...