Menjadi Referensi Mendunia

Badan Kepegawaian Daerah Tangerang Selatan Lepas Tanggung Jawab

Jakarta, Indonesia Berita – Dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (17/11/17), Akhrom Saleh selaku Sekjen Komite Rakyat Nasional dan juga sebagai kuasa Ibu kandungnya Isah Zainabsih seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil menyampaikan, bahwa sejak ibunya pensiun pada tahun 2016 sampai dengan sekarang Surat Keputusan pensiun tak juga kunjung keluar dan selesai, sehingga ibunya sampai dengan hari ini tidak mendapatkan gaji sebagai seorang pensiunan. Padahalnya orang tuanya telah mengabdi kepada negara sebagai tenaga medis 40 tahun lamanya.

“sejak Nopember 2016, ibu saya pensiun dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, yang bertugas di Puskesmas Jombang Ciputat, hingga sekarang SK Pensiun tidak juga ada kejelasan dari BKPP Kota Tangerang Selatan dan Badan Kepagawaian Nasional di Jakarta” Ujar Akhrom yang sebagai relawan Jokowi ini.

Akhrom juga mengaku, bahwa ia telah bertemu dengan salah seorang pegawai BKPP Kota Tangsel yang bernama Muhajir berdasarkan petunjuk ibunya. Pertemuan pertama menurutnya ia telah memberikan ijazah SMA ibunya sebagai salah satu syarat administrasi, sedangkan syarat-syarat lainnya telah dipenuhi, pertemuan kedua setelah ia dari Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta.

“jadi berdasarkan petunjuk ibu saya, maka saya temui Mas Muhajir sebagai pegawai BKPP Kota Tangsel, pertemuan pertama saya memberikan ijazah ibu saya di kantornya, yang tempo hari masih di jalan raya Serpong, lalu kedua setelah saya menemui bagian pelayanan dan informasi Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta” Ucapnya

Sambung Akhrom mengatakan, bahwa setelah ia menghadap BKN di Jakarta untuk menanyakan kepastian SK ibunya, namun Akhrom mendapatkan jawaban dari petugas BKN seperti Birokrasi Komplek. Pegawai BKN menjelaskan akan terlebih dahulu ke Badan Kepagawaian Nasional di Kota Palembang tempat asal ibunya di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil

“menjadi pertanyaan saya sebagai orang awam yang tidak memahami kepengurusan pensiun adalah, pertama apakah untuk urusan administrasi berkaitan dengan data kepegawaian harus menunggu satu tahun lamanya?, atau memang birokrasi kita tidak dapat bekerja dengan cepat bila tidak ada pelumas? Kata Akhrom

Akhrom melanjutkan, bahwa ia juga sudah sering melayangkan pesan melalui Whatsapps untuk menanyakan perkembangan kepengurusan pensiun ibunya kepada Muhajir pegawai BKPP Kota Tangsel, namun jawaban sering kali cenderung menggantung dan tidak ada kepastian seperti orang yang sedang melempar masalah, ironisnya Akhrom juga mengaku kebanyakan Muhajir tidak membalas pesannya, bahkan Muhajir juga pernah mengatakan kepadanya, bahwa “urusan saya sudah selesai, sekarang urusannya anda di BKN Jakarta”, ujar Akhrom menirukan ucapan Muhajir.

“jadi setiap saya menanyakan persoalan SK itu, Muhajir cenderung tidak dapat menjawab dengan tegas kepastiannya seperti apa, bahkan Muhajir juga pernah menyampaikan kepada saya bahwa ia akan pergi ke Palembang dan ke Kota Bandung untuk mengurusi SK Pensiun ibu saya dengan pihak BKN” Akunya

Akhrom yang memiliki profesi sebagai jurnalis ini melanjutkan, sudah satu tahun ia mengurusi SK pensiun ibunya yang di pimpong ke sana ke mari, sudah habis kesabarannya sebagai masyarakat sehingga memutuskan untuk melaporkan persoalan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

“saya akan laporkan persoalan tersebut, sehingga pelayanan publik yang dicanangkan Presiden dengan Program Nawacita dan Revolusi Mental-nya benar-benar dapat diterapkan di setiap instansi dan pegawainya, agar kedepan pelayanan publlik lebih maksimal dan bisa cepat dan tepat” Tutup Akhrom.

Penulis : Yakobus Eko

Editor : Bondan AP

Komentar
Loading...