Menjadi Referensi Mendunia

Jaro Wahid, Perjuangan Merebut Tanah Adat Melalui Mimpi Dan Praktek

Lebak-Banten, Indonesia Berita – Barisan Pemuda Adat Nusantara mengadakan Pelatihan Pendidikan Kader, tujuannya untuk mencari penerus dalam melanjutkan perjuangan yang telah dicapai dan dipertahankan oleh Masyarakat Adat di Kasepuhan Karang Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (18/11/), salah satu pembicara dan sekaligus pejuang yang berhasil merebut tanah ialah Wahid yang biasa di sebut Jaro Wahid, mengatakan membangun kesadaran dikalangan pemuda dan Masyarakat Adat di Kasepuhannya butuh proses panjang.

“Masyarakat Adat di Kasepuhan Karang dalam merebut Wilayah Adat seluas 486 hektar dari tangan Perhutani yang dijadikan Taman Nasional membutuhkan waktu sangat panjang, salah satu yang saya lakukan ialah melalui mimpi dan tentu mimpi itu harus dipraktekan. Dalam hal ini, saya juga tidak bisa berjuang sendiri, dimana sangat membutuhkan dukungan dan doa masyarakat disini. Makanya strategi utama saya dalam merebut Wilayah Adat dengan cara menguasai pemerintahan ditingkat yang paling dasar dengan cara menjadi Kepala Desa. Tujuannya agar nanti dalam proses menyusun kekuatan bisa lebih efektif, terutama dalam meminta dukungan terhadap warga bisa lebih gampang dipercayai. Setelah itu saya memastikan bagaimana caranya hutan adat yang berada diwilayah ini bisa mendapatkan keterangan dari Pemerintah Daerah (Bupati), sehingga nanti bisa diakui keberadaanya. Salah satu yang dihasilkan ialah dengan melahirkan Perda Adat nomor 8 tahun 2015,” ungkap Wahid.

Perjuangan yang dilakukan Wahid tidak hanya berhenti disitu, ia lalu mendaftarkan penetapan hutan adat yang sudah ditetapkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 5 Oktober 2015. Hal itu sebagai prasyarat untuk memenuhi hak kepemilikan hutan sesuai Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2015. Persyaratan tersebut mencakup surat pernyataan permohonan penetapan hutan adat, Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta Peta Wilayah Hutan Adat. Bahkan pihak dari Kementrian LHK sendiri melihat langsung lokasi hutan adat tersebut. Dan tepatnya di penghujung 2016 (30/12/16), di Jakarta, Presiden Jokowi resmi memberikan pengakuan hutan adat kepada Masyarakat Adat di Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak, Banten, seluas 486 hektar.

Penetapan hutan adat tersebut merupakan perjuangan panjang yang dilakukan masyarakat adat di Kasepuhan Karang, dimana sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 tanggal 16 Mei 2013 lalu, isinya menjelaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat masyarakat hukum adat dan bukan lagi hutan negara.

Keputusan itu merupakan sebagai landasan bagi pemerintah dalam membangun pola komunikasi dengan masyarakat adat serta melakukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan setelah adanya penetapan hutan adat di suatu wilayah. Saya hasil dari putusan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki akses kelola kawasan hutan adat sesuai dengan kearifan lokal yang sudah lama melekat.

Perlu diketahui, bahwa sekitar tahun 1987 di Kasepuhan Karang tanah yang luasnya 486 hektar masih dikuasai oleh Perhutani dengan dijadikan Taman Nasional. Dimana pada saat itu, warga yang berada disekitar tidak diperbolehkan untuk mengambil kayu dan hasil pertaniannya. Bahkan tidak sedikit warga yang menjadi korban akibat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu.

“Jadi warga disini dulu pada saat saya masih berumur 5 tahun (1987), jika ingin menikmati hasil dari dari hutan itu tidak diperbolehkan, bahkan tidak sedikit dari warga kami yang ditangkap karena hanya mengambil kayu bakar di hutan. Perlu diketahui bahwa kehidupan masyarakat adat di Kasepuhan Karang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan hutan dan tanah. Dimana hutan dan tanah tersebut menjadi sumber kehidupan karena masyarakat banyak bertani buah-buahan yang dihasilkan di hutan dan tanah tersebut. Dimana hutan dan tanah yang dikelola itu, dulu merupakan pemberian dari kakek dan sudah turun temurun dalam pengelolaanya. Sehingga saya bermimpi bagai mana caranya untuk mengembalikan Wilayah Adat dan Tanah Adat itu kepada pemiliknya dari penguasaan Negara dalam hal ini Perhutani,” tutur Wahid.

Selain itu, ia juga menjelaskan dalam membangun kesadaran dikalangan anak muda agar bisa ikut terlibat mempertahankan dan menjaga wilayah adatnya yang telah didapat. Tentu menggunakan strategi khusus, dimana dalam perekrutannya saya selalu mengajak dan turun langsung. Saya juga tidak pernah menyuruh mereka dalam mengerjakan sesuatu yang mereka tidak disukai. Akan tetapi saya mengajak untuk mengerjakan sesuatu yang anak muda senangi termasuk membentuknya wisata adat terbuka di Kasepuhan Karang yang terletak dibawah Hutan Adat. Ini semua hasil kerja keras mereka dan dikelola oleh mereka,” jelasnya.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Engkos Kosasih, salah satu kordinator Pemuda Adat di Kasepuhan Karang, awalnya saya sering ikut kegiatan bersama Jaro Wahid. Setelah itu, saya melihat potensi alam yang ada di Kasepuhan Karang bisa dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan ekonomi bagi para pemuda di wilayahnya yang tidak bekerja. Dimana dalam setiap harinya banyak pengunjung yang melintasi tempat tersebut dan berhenti hanya untuk sekedar selfi dengan menikmati pemandangan hutan yang berada di lokasi. Makanya muncul keinginan pemuda untuk merawat dan menjaga wilayahnya agar tidak dikelola oleh investor.

“Saya melihat satu potensi alam yang ada di Kasepuhan Karang dan bisa dijadikan objek wisata. Hal ini tentu bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi pemuda disini jika bisa dikelola dengan baik. Tentu dalam keinginan Pemuda didesanya untuk mengelola dan merawat hutan, Jaro Wahid sangat senang dengan keinginan tersebut. Selama itu memberikan kesenangan untuk pemuda dan dikerjakan dengan ikhlas. Selama tidak merusak, tentu ini juga sangat membantu dalam menjaga dan mempertahankan Wilayah Adat dari masuknya investor. Dimana jika dia sendiri yang menyuruh atau mempekerjakan pemuda disini mungkin harus memberikan upah dan imbalan. Makanya kita para pemuda mempunyai kesadaran untuk mengelola bersama dan hasilnya untuk bersama-sama dalam menjaga alam dengan cara membuat destinasi wisata. Sehingga bisa dinikmati oleh pengunjung dan pengemudi roda dua atau empat yang melintasi Wisata tersebut” Tutup Enkos.

Penulis : Moh Jumri

Editor : Bondan AP

Komentar
Loading...