Menjadi Referensi Mendunia

Buruh Padati Gedung Sate Tolak Kenaikan Upah Melalui PP 78

Bandung, Indonesia Berita– Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Wilayah Jawa Barat, kemarin (21/11/17), kembali melakukan Aksi turun ke jalan untuk memadati Gedung Sate, Salah satu Pusat Pemerintahan di Jawa Barat.

Ribuan buruh Konfederasi KASBI berasal dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat berkumpul untuk memadati depan Kantor Gubernur Jawa Barat. Mereka menuntut kenaikan upah 2018 yang menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Selain itu massa aksi juga menolak Upah Sektor Padat Karya.

Dalam aksi kemarin, ada beberapa serikat buruh yang ikut terlibat dan bergabung bersama-sama untuk menyuarakan kenaikan upah agar direvisi sesuai KHL yang diinginkan buruh.

Menurut Qia Korlap Aksi dari KASBI mengatakan” Upah yang selalu menjadi alasan bangkrut sebuah perusahaan, itu menjelma menjadi pembodohan yang sistematis oleh pengusaha dan diaminkan oleh Pemerintah. Seperti lahirnya regulasi PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan SK Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Industri Padat Karya dan lain-lain. Dampak nya sangat besar dalam dunia perburuhan.

Penetapan upah Minimum Kabupaten di Jawa Barat selayaknya bisa mengikuti kondisi objektif di lapangan. Dimana harus memperhatikan Komponen Hidup Layak (KHL), yang dilakukan melalui Survei rill di pasar-pasar, akan tetapi bukan mengacu berdasarkan Data Statistik yang subjectif berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), belum lagi ada pemaksaan melalui penghitungan formulasi PP 78/2015 yang hanya mengacu kepada Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi, jelas membuat kaum buruh meringis setiap bulannya. Selain itu harga-harga kebutuhan pokok, BBM, TDL melonjak tak sebanding dengan kenaikan upah buruh setiap tahun” Ungkap Qia.

Dalam orasinya kemarin, semua pimpinan organ buruh bergantian menyuarakan tuntutannya terkait Kebijakan Pemerintah yang sering berkompromi dengan Pengusaha. Sehingga mengesampingkan kerutan-kerutan buruh melalui regulasi yang tidak pro buruh.

“Berbicara dampak akibat dikeluarkannya system upah murah khususnya sektor padat karya adalah kaum perempuan. Buruh Perempuan yang sejatinya sebagian besar mengisi line-line produksi di pabrik garmen/tektile, menjadi tujuan upah murah pada sektor padat karya. Dampak yang signifikan dalam keseharian buruh-buruh sektor padat karya, dimana upah yang menjadi urat nadi dalam keseharian, semakin termarjinakan oleh system kapitalis, ” tegas Qia

Aksi yang dilakukan buruh kemarin, sebagai bentuk penolakan terhadap Pemerintah Jawa Barat (Gubernur), agar tidak merevisi kenaikan upah 2018 dan tidak menggunakan PP 78 /2015. Serta menolak Upah Khusus Sektor Padat Karya Dibawah UMK yang jelas sangat merugikan kaum buruh. Dalam orasinya buruh juga akan tetap berjuang untuk menyuarakan aspirasi-aspirasinya.

Penulis : Moh Jumri

Editor : Bondan AP

Komentar
Loading...