Menjadi Referensi Mendunia

Buruh Tuntut Revisi Kenaikan Upah, Gubernur Banten Kabur

Indonesiaberita.com SERANG – Komite Aksi Perjuangan Upah dari Wilayah Cilegon, Serang dan Tangerang melakukan aksi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), untuk menyuarakan agar Gubernur Banten yaitu Wahidin Halim (WH), agar merevisi tentang kenaikan upah tahun 2018 yang tidak mengacu melalui PP 78 tahun 2015.

Akan tetapi Pemerintah dalam hal ini Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), tidak berani menemui massa aksi. Malah menurut informasi yang didapat wartawan Indonesia Berita, ia meninggalkan buruh dan tidak berani untuk menemuinya.

Dalam aksi hari ini, buruh menuntut kenaikan upah sebesar 19,7 peresen dari Upah Minimum Kabupaten tahun 2017. Selain itu dalam aksi tadi juga buruh menolak upah sektor padat karya dibawah upah minimum dan juga menolak penurunan upah sektoral.

Buruh memandang situasi kehidupan ekonomi Indonesia menempatkan posisinya semakin terjepit. Impian yang selama ini selalu dijanjikan oleh pemerintah tampaknya semakin jauh dari kenyataan. Perjalanan tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jk dalam piagam marsinah untuk memenuhi upah layak, hidup layak dan kerja layak telah gagal. Hal ini tercermin dalam kebijakan yang ditetapkan dengan memunculkan PP 78 tahun 2015.

Selain itu, kondisi kaum buruh dan rakyat pada kenyataanya dimana biaya kehidupan yang semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah menaikan BBM dan TDL. Tentu itu memicu kenaikan bahan pokok lainnya di Pasaran.

Sekertaris Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) Sobirin mengatakan bahwa, upah buruh yang diterima tahun ini hanya upah minimum, tentu itu tidak memenuhi kebutuhan hidup layak buruh. Dimana upah minimum itu sering kali membuat buruh menjadi keteteran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Persatuan buruh merupakan perjuangan bersama. Upah yang ditetapkan oleh Wahidin Halim mengacu terhadap PP 78, itu merupakan sangat merugikan semua pekerja dimana upah hanya ditentukan oleh BPS bukan hasil dari survei KHL yang dilakukan perwakilan dari buruh. Padahal seperti yang diketahui upah merupakan urat nadi kehidupan buruh dan masyarakat.

“Tugas kita sekarang ialah untuk mempersatukan seluruh pergerakan buruh dalam mencapai kesejahteaan.” ujar Sobirin

Sementara itu, Sunarno Sekjen KASBI menambahkan  “upah buruh yang baru saja ditanda tangani hari ini belum layak, tidak mungkin buruh-buruh hari ini ikut terlibat berpanas-panasan. Tentu berkumpulnya kita hari ini bentuk kekecewaan terhadap penetapan UMK disetiap Kabupaten yang sudah ditetapkan yang nilainya 8,71%.

Ditambahkan Sunarno, ini menjadi pukulan bagi kaum buruh di seluruh Indonesia dimana kenaikan upah tersebut tidak sesuai apa yang direkomendasikan buruh yaitu hasil dari survei Kebutuhan Hidup Layak. Dimana Surevei KHL itu merupakan hasil dari apa yang diinginkan buruh selama ini.

“Jika kawan-kawan buruh mau bersatu untuk menyuarakan aspirasinya terutama dalam soal perjuangan upah itu tentu hanya dengan satu hari akan bisa dicapai. Perjuangan buruh di Banten pernah mengukir sejarah yaitu tahun 2012. Dimana gerakan buruh waktu itu berhasil merevisi upah yang telah ditetapkan oleh Gubernur.”ucapnya.

Baca Juga : Disnakertrans Banten PHP Tangani Kasus Aduan Buruh , Tidak Sesuai Rekomendasi, Buruh KABUT Tolak UMK 2018

Menutup keterangannya, Sunarno mengharapkan pimpinan-pimpinan serikat buruh bisa melakukan evaluasi dan pendidikan bersama demi mencabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dimana itu merupakan tuntutan buruh bersama dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dalam tuntutan kenaikan upah.

Dalam aksi tersebut, Komite Aksi Perjuangan Buruh menyerukan dan mengajak seluruh kaum buruh di Banten untuk bersama-sama membangun kekuatan politik alternatif yang mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita rakyat Indonesia berdaulat adil makmur. Sampai berita ini diturunkan massa aksi masih bertahan di depan KP3B dan berencana akan bermalam disana.

 

Penulis : Carly

Editor : Bondan AP

Komentar
Loading...