Keluarga Berbeda Pilihan Dikucilkan Mendapatkan Pembelaan Hukum


Jakarta Indonesia Berita – Dihubungi melalui telepon selular, Kamis, (11/1), Sigit Pratomo, SH selaku Kuasa Hukum Erma Elianti Yusnida menegaskan, bahwa apa yang menimpa kliennya sekeluarga sebenarnya dialami juga oleh warga lain di tiga Rukun Tetangga di Jomboran RT, 01, 02 dan 03, Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

BACA JUGA :

“Mereka mengalami perampasan Hak Asasi Manusia dalam hal menggunakan dan menentukan hak suara” Ujar Sigit

Lanjutnya, yang dilakukan oleh penguasa lokal secara Sistematis, Masif dan Terstruktur, dibuktikan dengan Surat Edaran ke setiap Warga di tiga Rukun Tetangga, menggunakan tokoh-tokoh setempat.

“Karena Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 tidak menyediakan sarana pemidanaan, maka kami arahkan kepada undang-undang yang berlaku umum, yaitu KUHP, tepatnya pasal 335 ayat 1 butir 1” Ucap Pengacara yang bersimpati dengan perkara ini

Sambungnya mengutarakan, bila sepakat bahwa negara kita adalah negara hukum yang salah satunya bercirikan demokrasi, “harapan kami pemerintah dan pemangku kepentingan memberikan porsi pada permasalahan ini” harap Sigit

“bukan seperti yang kami alami kemarin, di Polres Klaten waktu akan melakukan pelaporan, akhirnya kami putuskan tidak jadi melakukan pelaporan lewat Polres Klaten” Ungkapnya

Sebelumnya, viral di Jomboran RT, 01, 02 dan 03, Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten bahwa beberapa keluarga lantaran Berbeda Pilihan untuk memilih Kepala Desa dikucilkan oleh tokoh-tokoh setempat dan atas nama warganya, Terbukti dalam surat edarannya.

Surat Keputusan Bila Tidak Memilih Maka Warga Jomboran akan Memberikan Sanksi kepada Warga yang Berbeda Pilihan !

Editor : Yakobus Eko