Manado, Indonesia Berita – Sampai kini sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara dalam Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pemecah ombak di Likupang Timur. Proyek tersebut berbandrol Rp 15 miliar lebih pada tahun 2016.

Berkas ketiga tersangka sudah limpahkan ke Kejari Minut, Kamis (25/1/2018) siang tadi.

Akan tetapi kasus yang telah merugikan keuangan negara Rp 8,8 miliar dinilai publik hal itu belum menyelesaikan masalah.

Sementara, LSM KIBAR (Gerakan Indonesia Bersih) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pemecahan ombak merugikan negara sebesar Rp 8,8 miliar di Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Presiden LSM KIBAR, Andreas R. Lasut secara tegas mengatakan pihaknya meminta Kejati Sulut untuk menuntaskan kasus ini. “Kami meminta dan mendukung Kejati Sulut untuk menuntaskan kasus korupsi ini sampai ke akarnya. Jangan tebang pilih. Karena ketiga tersangka ini hanya sebagai korban,” tegas Pdt. Andreas di dampingi Ketua Umum Laskar Kawanua, Michael Rico Lantu, Kamis (25/1/2018) malam.

Dirinya yakin, selain ketiga tersangka, masih ada pihak lain sebagai aktor utama pelaku. “Kita bisa melihat, ketiga orang yang sudah ditetapkan tersangka ini wewenangnya sangat terbatas untuk bisa mengambil keputusan penentuan perusahaan yang mengerjakan,” ungkapnya.

Apa lagi ujar dia, proyek senilai Rp 15 miliar ini tidak di lelang. Jadi tidak mungkin hanya 2 orang ASN ini yang melakukan.

Pimpinan LSM KIBAR ini menegaskan pihaknya siap mengawal proses kasus ini hingga ke persidangan. “Pihak Kejati Sulut dan Kejari Minut tak perlu khawatir terhadap pihak-pihak yang mau mengamankan aktor utamanya. Jika pihak Kejati Sulut ragu-ragu, pekan depan kami akan menggelar aksi damai besar-besaran di Kejati Sulut dengan menurunkan seluruh anggota LSM KIBAR yang ada di Kota/Kabupaten se Sulut. Kami akan meminta Kejati Sulut mengusut tuntas dan mendukung Kejati Sulut untu tuntaskan kasus ini,” ujarnya.

 

Berbagai sumber