Jakarta, Indonesia Berita – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai isu hak atas tanah masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Hal itu, dikatakan  Deputi Dua bagian Advokasi di Masyarakat Adat,  Monica Kristiani Ndoen, dalam jumpa pers di kantor Kontras, Kwitang, Jakarta, Selasa (6/2/). Kemarin.

“isu masalah hak atas tanah masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Salah satunya isu di masyarakat adat, petani, dan masyarakat miskin kota. Mereka kerap kali menjadi korban kriminalisasi sepihak oleh negara terutama atas tanah-tanah yang dianggap terlantar. Kami telah menyampaikan persoalan ini kepada komisioner tinggi (Hak asasi Manusia) HAM (Perserikatan Bangsa Bangsa) PBB. Tapi mereka tidak memberikan rekomendasi tegas dan kami kecewa.” terang Monica.

Monica mengatakan untuk di Indonesia masih menggunakan konsep domein verklaring yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dimana hal itu menjadi dasar negara untuk mengambil tanah-tanah yang dimiliki masyarakat umum, tanpa menunjukkan dokumen resmi kepemilikan.

.”Padahal sudah ada putusan (Mahkamah Konstitusi) MK Nomor 35 Tahun 2012 yang isinya menyatakan kalau tanah adat dikeluarkan dari kawasan hutan negara, dan masuk dalam status tanah hak.” kata Monica.

Lebih lanjut Monica mengungkapkan, kemudian penjabaranya tidak berhenti di situ. Tapi masih banyak upaya-upaya yang harus masyarakat adat tempuh sampai sekarang. Salah satunya kekosongan hukum untuk mengakui keberadaan masyarakat adat.

“Kalau belum ada pengakuan khusus, hal itu akan memperpanjang kriminalisasi dan bisa menambah konflik agraria. Dimana saat ini AMAN telah mencatat, ada 261 masyarakat adat yang masih dikriminalisasi.”ungkapnya.

Kemudian Deputi Dua bagian Advokasi di Masyarakat Adat ini menegaskan jumlah tersebut bisa bertambah kalau pemerintah tidak mempunyai niat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dia mengatakan pemerintah saat ini tebang pilih kalau menyelesaikan masalah agraria terutama sering melibatkan korporasi.

“Sering kali, perusahaan sawit yang berada di wilayah adat tidak punya tidak punya izin. (Hak Guna Usaha) HGU. Tapi mereka masih beroperasi dan itu diketahui pemerintah daerah. Masyarakat adat juga kerap kali dihadapkan dengan aparat ketika ada permasalahan tentang tanah.” tegasnya.

Penulis : Nanang Nose

Editor : Yakobus Eko