Modern technology gives us many things.

Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan KUHP

Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan KUHP

Jakarta, Indonesia Berita – Aliansi Masyarakat Sipil, diantaranya Asosiasi LBH Apik, Aliansi Laki-laki Baru, Aliansi Remaja Independen (ARI), Desentara, Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA), HUMA, Institut Perempuan, Jaringan Rakyat Bhineka, Koalisi Indonesia untuk Seksualitas dan Keberagaman (Kitasama), Koalisi Pembela Masyarakat Adat, Perkumpulan Huma Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Perempuan Adat Nusantara, Yayasan Perlindungan Insasi, DebtWatsh, Perkumpulan Qbat, Rimbawan Muda Indonesia, Lembaga Bela Benua Talino, Perkumpulan Wallacea, Perkumpulan Baraya, Akar Foudation, Padi Indonesia, Yayasan Merah Putih, KAKI Warsi, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Serikat Kerakyatan (FMK), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Arus Pelangi, Kontras, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, Lentera Sintas, OPJ, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia(OPSI), Partnership, Peace Women Across The Globe Indonesia, Perempuan Mahardika, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Perkumpulan Rumah Cemara, PurpleCode Collevtive, Persaudaraan Korban Navza Indonesia, Sangar Swara, Samuha Yoni, Sandya Institute, Sanggar Swara, Serikat Buruh Demokratik Kerayatan, SGRC, SINDIKASI, Pembebasan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Komunitas Kopi Banten, menolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dengan menggelar aksi di depan gedung DPR/MPR. karena dianggap tidak demokratis.

Pantauan Indonesia Berita di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (12/18), sekira pukul 15.00 WIB. Massa memulai aksinya dengan bergantian berorasi dan membawa berbagai spanduk bertuliskan penolakan terhadap RKHUP.

Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan KUHP
Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan KUHP

Baca Juga : Ancaman Kriminalisasi Bagi Masyarakat Hukum Adat Salaam RKUHP

Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), salah satu organisasi pemuda sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jhontoni Tarihoran mengatakan bahwa dalam RKUHP ada Pasal 484 dan 488 yang nanti kalau disahkan itu akan mengkriminalisasi masyarakat hukum adat. Padahal hal itu merupakan penghayat kepercayaan yang menikah secara adat karena mereka tidak mempunyai buku nikah.

Selain itu menurut Jhontoni, masih ada pasal kriminalisasi masyarakat hukum adat yang sedang bersengketa lahan dengan perusahaan pemegang hak guna usaha dan konsesi lainnya.

“Pasal-pasal itu, tentu akan merenggut demokrasi, penghinaan terhadap presiden dihidupkan kembali. Kemudian menghina kekuasaan negara. Itu pasal VIP, sedikit bicara, bukan untuk menghina tapi mengkritisi malah dipenjara. Hal itu, sama saja ingin membungkam kritik.”ungkap Jhontoni.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan bahwa rancangan KUHP berwatak menjajah yang akan memenjarakan dengan berbagai kriminalisasi dan ancaman pidana sangat tinggi. Selain itu, KUHP tidak berpihak terhadap kelompok marjinal dan rentan. Minoritas (agama, kepercayaan, gender, identitas berbeda-red), masyarakat adat.”Rancangan Undang-undang akan membunuh demokrasi yang mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat.”kata Nining.

ia juga menambahkan, Rencana KUHP akan mengancam kesejahtraan rakyat, utamanya dalam isu-isu sosial, kesehatan , pendidikan dan kesejahteraan.”Kita harus mengawal Rancangan KUHP ini, karena Setiap kebijakan itu, tentu harus melibatkan partisipasi publik. Selain itu, kebijakan harus memihak dan mendengarkan aspirasi rakyat, bukan jualan politik penguasa.”ujar Nining.

Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan KUHP
Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan KUHP

Baca Juga : Sisi Prediksi Jambrore 2018 Dari Aktivis Pergerakan

Selain itu, Beberapa massa dari LGBT merasa termajinalkan kalau RKUHP disahkan. Tuntutan tersebut mereka suarakan dalam orasi di atas mobil komando.

“Bagaimana teman-teman LGBT bisa dilindungi hak gendernya. Karena mereka punya pilihan,” ucap Rebecca.

Penulis : Carly Yuanly

Editor : Bondan

Informasi Penting2!
Komentar
Loading...