Menjadi Referensi Mendunia

Pemilu 2019, Elaby Harap Semua DPR dan DPD RI Asal Papua OAP

Pemilu 2019, Elaby Harap Semua DPR dan DPD RI Asal Papua OAP

Papua, Indonesia Benita – Kinerja anggota DPR RI dan DPD RI asal Provinsi Papua dan Papua Barat dinilai belum maksimal dalam memperjuangkan kesejahteran masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) Papua, Diben Elaby mengungkapkan tidak maksimalnya perjuangan tersebut karena banyak anggota DPR dan DPD RI asal Papua bukan merupakan OAP.

Elaby mengungkapkan pembangunan yang selama ini sedang digalakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagian besar bukan merupakan usaha dari DPR dan DPD asal Papua, namun lebih banyak merupakan inisiatif Presiden yang sangat peduli kepada pembangunan dan kesejahteran masyarakat di Papua dan Papua Barat.

“Kita lihat sendiri, banyak orang dari luar Papua (bukan OAP) yang mewakili Papua di senayan, kita berharap 2019 semua OAP, karena selain kinerja yang kurang maksimal, tapi ini hak OAP, kan tidak lucu ko darimana mewakili mana, ini kan bukan sepak bola yang bisa jual beli pemain,” ungkap Elaby kepada Indonesia Benita, Sabtu (17/2/2018).

Oleh karena itu, Elaby sangat berharap agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Farrah,  DPRP dan MRP segera menyusun regulasi yang melarang masyarakat non OAP mencalonkan diri menjadi DPR RI dan DPD RI dari Papua dan Papua Barat.

“Kita minta ada regulasinya, agar MRP bisa berperan memproteksi rekrutmen caleg dari masing masing partai, agar semua OAP,” katanya.

Selain itu, seperti halnya di Provinsi Aceh, Ia juga berharap agar Papua diperbolehkan mendirikan Partai Lokal dan dibentuk lembaga penyelenggara Pemilu yang berbeda dengan daerah lain.

Baca Juga : 

“Saya rasa sudah saatnya Papua diperbolehkan membentuk Partai Lokal yang mewadahi OAP, lembanga seperti KIP Aceh dibentuk di Papua untuk menggatikan kerja KPU, karena Papua dan Papua Barat itu khusus,” terangnya.

Adanya pembentukan Partai Lokal dan lembaga penyelenggara Pemilu (bukan KPU) menurutnya bisa dimasukan dalam UU Otsus (revisi) dan Perda dilevel daerah.

“Ini semua semata – mata untuk memfasilitasi Hak OAP, karena Otsus itu bukan hanya masalah dana Otsus, tapi yang lebih penting dari itu adalah hak OAP,” tegas Elaby.

Terlebih menurutnya Otsus Papua tidak lama lagi akan berakhir, sehingga perlu upaya nyata dari saat ini.

“Mari kita dorong, mumpung Pak Jokowi sedang memberikan perhatian khusus untuk Papua,” pungkasnya.

Penulis :  Risqi Setyawan

Editor : Yakobus Eko

Komentar
Loading...