Diduga Janggal, LAKRI Desak BPK dan PPATK Audit Aliran Dana ke KPU

Indonesia Berita – Tak lolosnya dua partai peserta Pemilu 2014 Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKIP) menyisakan tanda tanya.

Laskar Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) menilai ada yang janggal terkait penetapan partai politik oleh KPU RI yaitu (PBB) dan (PKPI), pada Sabtu (17/02/02).

Ketua Umum Lembaga  Anti Korupsi (LAKRI), Ical Syamsuddin menilai ada sesuatu yang janggal dan mengganjal pikirannya terkait dengan status TMS untuk PBB dan PKPI.

Menurut Ical, PBB dan PKPI, merupakan partai politik lama yang masih memiliki basis dan segmentasi pemilih tersendiri dan itu terbukti dengan sejumlah kursi di tingkat DPRD yang berjumlah tidak sedikit.

Ical pun menaruh curiga terhadap integritas dan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan tidak lolosnya PBB dan PKPI.

Ia menuduh ada konspirasi dan indikasi korupsi selama tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019.

“Kita akan bergerak untuk membongkar dan investigasi konspirasi dan indikasi korupsi di KPU RI,” ungkap dia sepereti dilansir inanews.com

Baca JugaMoeldoko Bertemu Dengan Dubes AS

Untuk itu, Ical akan mendesak kepada PPATK agar membuka seluruh rekening penyelenggara pemilu, mulai dari KPU pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota. Selain itu juga BPK harus mengambil langkah audit terhadap penggunaan aliran dana yang bersumber dari APBN tersebut.

“Perlunya audit dan dibukanya rekening semua anggota KPU pusat, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota  biar PPATK mempublish segera. Jika memang ada permainan akan terkuak, jika tdak ada, ya biar masyarakat yang menilai,” ungkapnya.

Diduga Janggal, LAKRI Desak BPK dan PPATK Audit Aliran Dana ke KPU