Korelasi antara Kelompok Radikal dan Agenda Politik Cukup Kuat

Jakarta, Indonesia Berita – Saat ini kelompok radikal terus mencari celah merusak tatatan demokrasi Indonesia lewat aksi-aksi mereka. Kelompok ini terus berupaya mengganti dasar dan lambang negara.

Menurut, Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, bahwa terdapat agenda politik di balik gerakan kelompok radikal yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.

“Sebab kelompok radikal ini bakal mendapatkan ruang di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019,” kata Karyono, di Jakarta, Senin (19/2/2018).

“Saya pikir inilah yang perlu diantisipasi kita semua termasuk partai politik yang menjadi pilar penting demokrasi, untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Menurut dia, tidak sulit menemukan bukti agenda politik di balik gerakan kelompok radikal, seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun lalu, yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai non-muslim dan Tionghoa. Hal tersebut merupakan salah satu contohnya.

Ditambahkannya, adanya pengakuan dari pengacara alumni 212 Kapitra Ampera yang mengatakan bahwa Gerakan Alumni 212 adalah suatu agenda politik.

Lagi pula sebutnya, disini terlihat adanya kepentingan politik semakin jelas dari pengakuan kelompok alumni 212 yang meminta komitmen dari tiga partai (Gerindra, PAN dan PKS) untuk memberikan dukungan rekomendasi terhadap bakal calon kepala daerah yang diusulkan kelompok itu di sejumlah daerah yang melangsungkan kontestasi pilkada 2018.

“Pengakuan adanya rekomendasi tersebut muncul dalam kasus La Nyala Mattaliti terkait dugaan permintaan uang mahar oleh Partai Gerindra. Dengan demikian, dapat disimpulkan ada korelasi antara gerakan kelompok radikal dengan agenda politik,” kata Karyono.

Editor : MJ