Iran, Indonesia Berita – Dalam Sidang Tahunan anggota Presidential Council World Federation of Trade Union (WFTU) atau Gabungan Serikat Buruh Sedunia di Tehran, Iran (27/18), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi KASBI) mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan pandangan umum terkait situasi buruh di Indonesia dan Asia.

Berikut pidato delegasi Anggota Presidential Council dari Indonesia Sekertaris Jendral (Sekjen) Konfederasi KASBI Sunarno.

Salam juang

Pertama-tama, saya mewakili Konfederasi KASBI mengucapkan terima kasih kepada tuan Rumah Serikat Buruh Iran. Suatu kehormatan bagi kami untuk berpartisipasi dalam Rapat Presidential Council, di Tehran Iran.”Terimakasih kepada Sekjend WFTU G.Mavrikos dan kawan-kawan staff kantor Pusat WFTU yang selalu berkomunikasi dengan KASBI. Sehingga kami mendapatkan informasi tentang pergerakan kawan-kawan buruh di seluruh dunia.”ungkap Sunarno.

Dikatakan Sunarno, dalam momen yang sangat berharga dan penting ini. Konfederasi KASBI ingin menekankan komitmen untuk membangun serikat buruh internasional yang kuat, militan, berorientasi kelas buruh dalam pertarungan melawan kapitalisme dan imperialisme. Dimana, politik populisme sedang menjadi fenomena global khususnya Negara-negara maju. Seperti kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat, hal itu menguatnya partai-partai berhaluan kanan untuk berperilaku populisme yang menyebabkaan berkembang di Indonesia, yaitu dalam ekspresi.

“politik identitas adalah konsekuensi dari pencarian alternatif atas berkembangnya paham neoliberalisme.”kata Sunarno.

Ditambahkan Sunarno, lahirnya anti-tesis dari neoliberalisme ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat dibendung dengan cara-cara represif, melainkan harus diatasi dengan sistem gagasan yang lebih baik, terutama sistem yang menjamin kesejahteraan rakyat bukan sistem neoliberal.

“Kondisi politik di atas, terdapat situasi ekonomi menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang sangat tajam, antara segelintir orang kaya dengan mayoritas rakyat miskin.”terangnya.

Menurut Sunarno, kondisi itu terjadi di Indonesia, dimana data yang dipaparkan oleh Oxfam dan Infid menyebutkan empat orang terkaya di Indonesia. Mereka memiliki harta setara dengan 40 peresen penduduk atau 100 juta orang termiskin di Indonesia. Tidak hanya itu, sebanyak 49 peresen dari total kekayaan Indonesia dikuasai hanya oleh satu persen warga terkaya. Sementara 51 persen sisanya diperebutkan oleh 99 persen penduduk.

Sedangkan untuk utang luar negeri Indonesia, meningkat menjadi 333,6 miliar Dolar Amerika atau sekitar 4.442 triliun rupiah pada Mei 2017. Angka ini meningkat 5,5% dibandingkan dengan periode tahun lalu.”Meningkatnya utang lebih ditujukan untuk pembangunan infrastruktur bukan pada program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.”ujarnya.

Kata Sunarno, permasalahan agraria di Indonesia pun terdapat ketimpangan yang mencolok, antara lain dengan adanya 25 grup perusahaan kelapa sawit yang menguasai 5,1 juta hektar lahan. Sementara rakyat hanya memiliki lahan kurang dari satu hektar, bahkan banyak rakyat miskin tidak memiliki tanah. Hal itu, membuat konflik antara rakyat dengan korporasi terus terjadi dan selalu di menangkan oleh korporasi, karena mendapatkan dukungan dari pemerintah boneka yang mempunyai sistem neoliberal.

Seperti, pada bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menjamin akses melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), bagi rakyat jelata keadaan ini masih sulit karena komersialisasi di dua bidang tersebut justeru semakin massif.”Dalam bidang peningkatan sumber daya manusia seharusnya pemerintah perlu meninjau dan mengganti peraturan perundang-undangan yang melegalkan komersialisasi pendidikan dan kesehatan.”tungkasnya.

Selanjutnya kata, Sunarno saat ini, memaksa kondisi kita harus ada perubahan terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, kedua bidang tersebut seharusnya tidak boleh diposisikan sebagai sarana bisnis untuk mengeruk keuntungan, sebagai sarana kemanusiaan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kepribadian nasional dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di sisi lain, program pencabutan subsidi semakin meluas. Setelah pencabutan subsidi BBM, subsidi listrik untuk rakyat dicabut oleh negara. Demikian juga dengan subsidi untuk pendidikan tinggi yang dicabut sehingga menyebabkan semakin sulitnya rakyat memperoleh pendidikan tinggi.”Tingkat pendapatan rakyat atau kaum buruh semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya tingkat upah riil di Indonesia. Laporan International Labor Organisation-ILO menyatakan bahwa upah riil Indonesia berada pada peringkat ketiga terendah di antara negara-negara Asia dan kepulauan Pasifik.”jelas Sunarno.

Bagi buruh, situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan semakin dalamnya penerapan kebijakan neolibaralisme di sektor perburuhan. Maraknya sistem kontrak outsourcing dan ditambah pemberlakukan kebijakan system kerja pemagangan jelas mengancam kepastian kerja kaum buruh Indonesia.”Hal ini semakin dibuktikan dengan fenomena PHK terhadap buruh tetap dan digantikan dengan sistem outsourcing ataupun pemagangan.”pungkas Sunarno.

Pelanggaran terhadap hak-hak normatif dan kebebasan berserikat kaum buruh juga semakin marak. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya Pemerintah dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan Ketenagakerjaan terkesan tidak mau dan tidak sanggup menangani maraknya pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan yang pada akhirnya menjadi buruh sebagai korban.

Bersamaan dengan itu, kebebasan berekspresi dan demokrasi yang menjadi landasan bagi rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan, keadilan sosial semakin dalam ancaman besar. Pelarangan aksi-aksi demonstrasi dan kriminalisasi kepada buruh yang memperjuangkan hak-haknya adalah bentuk nyata semakin menyempitnya ruang demokrasi bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia.

Di tingkat regional Asia Tenggara, penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi ajang subur bagi eksploitasi terhadap kaum buruh. Penerapan MEA ini diiringi dengan upaya kaum modal untuk melakukan revisi undang-undang perburuhan menjadi lebih buruk terutama dengan memperluas system kerja kontrak, outsourcing dan pemagangan.

Situasi-situasi tersebut diatas tentu sangat berbahaya bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia. Hal itu juga terjadi di Negara-negara Asia yang notabene bekerja di sector industry manufacture yang minim jaminan social, rawan pemberangusan serikat dan hak-hak normative buruh masih banyak yang di langgar.

Oleh karena itu Konfederasi KASBI mengusulkan agar :

1. WFTU secara terus menerus memelopori dan mempraktekan secara nyata budaya dan bentuk-bentuk solidaritas sesama kaum buruh di seluruh dunia, sehingga mampu menyuntik semangat dan daya juang kaum buruh untuk terbebas dari pembodohan dan penindasan kapitalisme.

2. Agar ada upaya konsolidasi di regional Asia Tenggara untuk menghadapi ancaman MEA dan sekaligus ebagai alat penggorganisiran bagi serikat-serikat buruh progresif di wilayah Asia dan Pasifik.

Terima kasih

Long Live Workers Struggle!
Long live WFTU!

Sunarno Sekjen KASBI