Diduga PT SJM Melakukan Penambangan Ilegal

Indonesiaberita.com, Jakarta – Dalam siaran persnya La Ode Andum Rahwana di Jakarta, Kamis, (8/3), menyampaikan, Illegal Mining alias penambangan ilegal menyimpan laten yang sangat berpotensi untuk memberengus kelestarian lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam yang ada di bangsa ini.

Aktifitas penambangan yang tidak berdasar pada prosedur yang ada serta dilakukan secara membabi buta tanpa memikirkan kelestarian lingkungan hidup untuk dinikmati oleh generasi selanjutnya, menjadi praktik yang tidak asing terjadi di bangsa yang kaya akan sumber daya mineral.

Dari sejumlah kasus illegal mining yang terjadi di Indonesia ternyata tidak semua berhasil diselesaikan oleh aparat penegak hukum.

“Di Desa Boenaga, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini tengah berlangsung aktifitas illegal mining yang di lakukan oleh PT. SULTRA JEMBATAN MAS (SJM). Dugaan ini didasarkan pada hasil investigasi lapangan serta konfirmasi kepada lembaga pemerintah terkait” Ujar Andum

Baca Juga : Lantas PT Freeport untuk Siapa?

Lanjut Andum, Pasalnya PT. SJM melakukan aktifitas pertambangan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), salah satu izin yang wajib dimiliki oleh siapapun yang akan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Selain itu perusahaan tersebut juga tidak memiliki Izin Usaha Pertamabangan (IUP).

Baca Juga : Konflik Pertambangan PT PLM

“Atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut, masyarakat yang peduli terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup yang rusak akibat kegiatan pertambangan akan melaporkan pelanggaran pidana tersebut ke MABES POLRI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harapan masyarakat hanya satu: POLRI dan KLHK melakukan penegakan hukum yang tegas dan berani” Tegas Andum

Selanjutnya, ke depan penegakan hukum dapat ditegakan bukan hanya terhadap perusahaan ini, tapi juga ribuan perusahaan lainnya yang berkegiatan di kawasan hutan secara ilegal.

 

Editor : Yakobus Eko