Oleh : Arki
Menakar Nasib Holding Tambang di Freeport

Satu tahun proses negosiasi penguasaan saham mayoritas negara Indonesia atas perusahaan tambang freeport di Papua berdampak pada konsolidasi dua pihak. Baik pemerintah maupun perusahaan.

Capaian dari konsolidasi swasta dan negara tersebut mengarah pada masa depan pengelolaan hasil bumi di Mimika. Pendekatan aset oleh negara hendak mengurangi dominasi komoditas oleh swasta.

Mampukah holding tambang melabrak kekeramatan freeport? Bagaimana nasib kehadiran perusahaan patungan pelat merah tersebut ingin melucuti hegemoni privat yang melekat pada induk FCX?

Freeport vs Holding

PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ATNM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) telah merger saham kepada PT INALUM.

Sementara PT Freeport bersama PT Rio Tinto bercerai dan Rio Tinto memilih lego 40 persen aset mereka kepada pemerintah dengan maksud di konvesrikan menjadi saham.

Amanat PP 1 tahun 2017, negara mewajibkan PT Freeport untuk divestasikan sahamnya sehingga mayoritas penguasaan di tambang dikendalikan oleh negara. Perintah Presiden Jokowi harus tuntas pada bulan April 2018.

Baca Juga : Lantas, PT Freeport untuk Siapa?

Setahun sudah negosiasi “saham” berlangsung. Dugaan saat ini pemerintah puas dengan membeli aset Rio Tinto, ditambah aset freeport Indonesia (eks bakrie investama yang dibeli oleh freeport lalu pada akhirnya dijual lagi ke negara) senilai 9 persen lebih. Total 49 persen. Sementara freeport pusat (FCX), hanya berkewajiban serahkan saham kurang dari 1 persen dan tetap tidak berkurang saham mereka di grassberg Papua.

Nasib Holding Tambang di Grassberg

Jika FCX nantinya serahin 1 persen saham mereka ke holding BUMN, anda harus kembali berkaca pada dana 1 persen freeport untuk 7 suku di sekitar tambang. Bagaimana pengelolaan dana tersebut? Atau anda boleh berkaca pada kucuran pajak freeport ke daerah yang dulunya tidak pernah mencapai angka 2 persen. Pola yang sama perusahaan terapkan ketika mengjadapi kebijakan negara secara nasional saat ini.

Pemerintah kuasai mayoritas saham di freeport, bedanya tipis karena saham perusahaan Amerika itu masih utuh walaupun sudah melalui kewajiban divestasi dengan pemerintah Indonesia.

Sampai pada tahapan tersebut diatas, freeport masih kuat. Apalagi diberi perintah bangun smelter. Sisa 4 tahun lagi, beres kah itu smelter? Jika tak beres, hasil bumi yang dikelola mayoritas pemerintah mau dimurnikan kemana? Mau tak mau tetap eksport kosentrat dengan alasan pabriknya belum beres

Perlu diketahui, belum ada tambang logam mulia di seluruh dunia ini, punya cadangan untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan tembaga didunia, sehingga nasib grassberg hanya dipaksa tahan-tahan demi menjaga hubungan pelunasan utang piutang, dan kredit loan, yang dilakukan perusahaan amerika tersebut dengan firma keuangan tertentu, hingga habis cadangan yang mereka laporkan sebagai jaminan utang ke bank dan lembaga keuangan.

Jangan sampai nasib holding tambang di freeport hanya tempelan belaka yang tidak ada hasilnya sama sekali. Belajar dari sejarah pemerintah punya saham melalui bakrie investastama dijual lagi ke freeport dan sekarang pemerintah ambil lagi (divestasi) dari freeport.