Indonesiaberita.com, TIDORE – Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djajanegara disela-sela kunjungan kerjanya ke Maluku Utara dianugerahi gelar adat “Ngofa Bangsa Hujura Madobili” dari Kesultanan Tidore, di Kadaton Kesultanan Tidore, Kamis (22/3/2018).

Gelar adat dianugerahkan kepada Moermahadi Soerja Djajanegara berdasarkan surat keputusan Sultan Tidore nomor 03/KPTS/ST/III/2018 memiliki arti Anak Bangsa Pengawasan Keuangan, sebagai bentuk penghargaan sekaligus penghormatan tertinggi dari Kesultanan Tidore karena telah memberikan kontribusi yang baik kepada Bangsa Indonesia.

Penganugerahan gelar disaksikan Walikota Tidore Kepulauan, H. Ali Ibrahim, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Sri Haryoso Suliyanto, Forkompimda, Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan serta Bobato Adat Kesultanan Tidore

Sultan H. Husain Alting Syah dalam sambutannya mengucapkan selamat datang di Tidore dan berharap Ketua BPK RI menjalankan tugasnya dengan baik dengan pikiran yang baik.

“Kami dan seluruh masyarakat Tidore mendoakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan lahir dan bathin, kecerahan hati dan pikirannya, untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi Indonesia juga untuk masyarakat Tidore.” kata Sultan Tidore.

Ketua BPK RI, Memberikan Sambutannya.

Moermahadi Soerja Djajanegara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kesultanan dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

“Terina kasih saya ucapkan kepada pihak Kesultanan dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.yang telah menyambut baik seluruh rombongan sejak tiba di Tidore sampai kembali lagi dan mengatakan bahwa gelar yang diembannya ini merupakan anugerah, amanah juga tanggung jawab yang akan dijaga dengan baik.” ungkap Moermahadi.

Sementara Walikota Tidore Kepulauan, H. Ali Ibrahim dalam sambutannya menyampaikan apresasi dan penghargaan atas sikap profesional yang ditunjukkan oleh Tim Pemeriksa BPK dalam melaksanakan pemeriksaan.

“Sikap profesional tersebut menjadi inspirasi bagi jajaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dalam mengelola keuangan daerah, Karena tanpa profesionalitas Tim Pemeriksa, belum tentu Kota Tidore Kepulauan mampu menjadi daerah yang pengelolaan keuangannya terbaik di Provinsi Maluku Utara” paparnya

Sebelum penganugerahan diberikan kepada Ketua BPK RI disambut dengan prosesi adat Joko Hale di pelabuhan speed Rum dan kemudian dilanjutkan dengan pemakaian baju adat Tidore Baladada dan Besu di pendopo kedaton Kesultanan Tidore oleh Yang Mulia Sultan Tidore H. Husain Syah yang menandakan Ketua BPK RI siap diberi gelar adat.

Seperti tradisi yang terus dilakukan oleh kesultanan Tidore yakni selalu menjamu tamu dengan prosesi makan saro atau prosesi jamuan makan adat dimana pihak kesultanan menghidangkan makanan-makanan khas Tidore yang hanya dihidangkan pada saat-saat tertentu saja seperti srikaya, nasi jaha, ugi ake, tela jagung dll.

Editor : Yakobus Eko