Modern technology gives us many things.

Temukan Fakta, Mabes Polri Jelaskan Ini Kepada Warga Tanjung Sari

Penggusuran Tanjung Sari Luwuk Banggai

Temukan Fakta, Mabes Polri Jelaskan Ini Kepada Warga Tanjung Sari

Indonesiaberita.com, JAKARTA – Keterangan hasil pertemuan Tim dari Mabes Polri dengan korban penggusuran di daerah Tanjung Sari Luwuk Banggai bersama tim pendamping

Tim dari MABES POLRI yang diketuai oleh Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol Tedy Minahasa Putra menyebutkan hal-hal dan kesimpulan berdasarkan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak selama pemeriksaan yang dilakukan secara marathon 22 maret s/d 23 Maret 2018 dini hari, kesimpulan tersebut sebagai berikut :

  1. Team PAMINAL Mabes Polri menemukan fakta bahwa ada warga yang secara sah memiliki sertifikat hak milik sejumlah kurang lebih 50 orang yang turut menjadi korban dieksekusi.
  2. Putusan PK tahun 2003 dalam amar putusan nya tidak menyebutkan luasan lahan/areal milik ahli waris Ny. Berkat Albakar
  1. Sedangkan pada putusan tahun 1977 dalam sengketa lahan seluas 3,8 ha antara Datuk Adam dengan ahli waris, dalam amarnya yang tidak menyebutkan bahwa lahan tersebut merupakan milik ahli waris. (tidak ada beban pembuktian, tetapi dapat ditafsirkan bahwa lahan 3,8 ha bukan milik ahli waris)

Baca Berita Terkait : Penggusuran Lahan di Tanjung Luwuk, Puluhan Ibu-ibu Melawan Dengan Istigosah

  1. Kemudian, sengketa lahan antara ahli waris Ny. Berkat Albakar (sebagai penggungat intervensi) dengan Hadin Lanusu dan Husen Taferokila (yang bersegketa) dalam amar putusan PK tahun 2003 tidak serta merta atau tidak menganut asas otomatisasi bahwa warga yang memiliki SHM (50 orang) harus patuh pada putusan tersebut karena warga tidak terlibat sebagai para pihak dalam proses gugatan intervensi oleh ahli waris Ny. Berkat Albakar.
  1. Dengan demikian, team PAMINAL Mabes Polri untuk sementara mengambil kesimpulan bahwa pihak PN LUWUK terlalu prematur menerbitkan surat perintah eksekusi, sedangkan diketahui bahwa di dalam areal tersebut masih ada 50 SHM yang masih berlaku dan belum ada pembatalan dari instansi yang berwenang.
  1. Dan untuk pihak Polri yang tidak berusaha mengusulkan penundaan atau tidak menyetujui pelaksanaan eksekusi padahal diketahui masih ada warga yang memiliki SHM yang masih berlaku dan belum ada pembatalan dari instansi yang berwenang, akan menjadi bagian tersendiri dari proses pemeriksaan internal oleh Propam Polri.

Baca Berita Terkait : Posko Nasional Menangkan Pancasila Kecam Kekerasan Aparat di Luwuk Banggai

Demikian catatan proses hasil pertemuan antara Warga Tanjung dan para Pendamping dengan Tim Mabes Polri (Paminal Divpropam Polri) yang dipimpin oleh Brigjen Tedy Minahasa Putra. Selama proses pelaksanaan tugas Tim Mabes Polri di Kabupaten Banggai situasi di Areal Tanjung dan Kota Luwuk dalam keadaan kondusif.

Editor : Yakobus Eko

Komentar
Loading...