Modern technology gives us many things.

KPK Tetapkan 38 Anggota DPRD Sumut Tersangkut Korupsi

Indonesiaberita,com JAKARTA – Beredar surat di media sosial WhatsApp dengan NOMOR B/227DIK.00/23/03/2018 yang ditunjukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) agar dilakukan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 38 nama yang diduga melakukan tindakan pidana korupsi.

Sebelumnya, kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terus berjalan. Sabtu (31/18) diketahui telah beredar surat dari KPK yang berisi 38 nama anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Ke-38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut itu diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Puji Nugroho terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan pada periode 2009-2014 atau Periode 2014 sampai dengan 2019.

Baca Juga : Pesta (Adat) Menjadi Ajang Konsolidasi Relawan di Sumatera Utara , Korupsi SDA Rugikan Masyarakat Adat, KPK Gadeng AMAN Cegah Penggelapan

Nama-nama anggota dan mantan anggota dewan tersebut ialah, Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar , Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie.

Setelah itu, ada Rahmianna Delima Pulungan, Arifin nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Toohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring.

Selanjutnya, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Seluruh nama yang ditulis tersebut melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b atau Pasal 11 Undang-undangan Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (PK) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam keterangan surat yang beredar tersebut juga telah ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pimpinan KPK, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Deputi Bidang Penindakan KPK, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK .

Penulis : Nanang Noise

Editor : Jum

Komentar
Loading...