Indonesiaberita.com, BUTON UTARA – Tak heran jika pejabat pemerintahan daerah sering didapati tertangkap oleh KPK karena melakukan praktik korupsi. Perlu diketahui bahwa korupsi merupakan salah satu faktor penghalang tercapainya tujuan luhur otonomi daerah.

Peluang korupsi paling besar terdapat di sektor infrastruktur. Hal ini dikarenakan sektor infrastruktur mendapatkan porsi persentase alokasi anggaran paling besar dibandingkan sektor lain.

Praktik korupsi merupakan ancaman terbesar dan bahaya laten yang menggerogoti anggaran. Praktik korupsi tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaan. Praktik korupsi juga berpotensi dilakukan ketika dalam proses perencanaan.

Terdapat berbagai modus praktik korupsi yang sering digunakan. Diantaranya, mark up, mark down, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang dan penggelapan.

Nah, kasus korupsi seperti yang digambarkan di atas diduga sedang terjadi di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara.

Baca Juga: Dirjen Kebudayaan Serahkan Sertifikat Pinisi kepada Pemprov Sulsel

Pemerintah Kabupaten Buton Utara Diduga melakukan praktik korupsi dengan cara menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daearah (APBD) fiktif.

Terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan penyusunan APBD fiktif yang digarap secara rapi oleh Pemkab Buton Utara.

Berdasarkan hasil investigasi, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Buton Utara mengeluarkan tiga kontrak pekerjaan. Pertama, Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Waode Buri-Betetea yang dikerjakan oleh PT. Raja Karya Alam Utama.

Kedua, Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lakansai-Lamoahi yang dikerjakan oleh PT. Manunggal Sarana Surya Pratama. Ketiga, Paket Pekerjaan Lanjutan Jalan Lamoahi-Torombia yang dikerjakan oleh PT. Bunga Cengkeh Sultra.

Tiga kontrak yang diterbitkan pada 18 November 2016 itu, memiliki total nilai kontrak sebesar Rp 19.560.285.000 yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan. Sementara itu, SP2D DAK Tambahan Jalan/Jembatan Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada 9 Desember 2016, nilainya hanya sebesar 6.000.000.000 rupiah.

Baca Juga: Korupsi SDA Rugikan Masyarakat Adat KPK Gandeng AMAN Cegah Penggelapan

“Ada dua permasalahan dalam hal ini. Pertama, paket pekerjaan tersebut telah dilelang sebelum anggaran DAK dari Kementerian Keuangan turun. Kedua, nilai DAK yang dikucurkan Kementerian Keuangan lebih kecil dari total nilai ketiga paket pekerjaan yang dikeluarkan oleh DPU Kabupaten Buton Utara. Terdapat selisih nilai sebesar 13.560.285.000 rupiah,” ujar mantan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia (IMTSI), Safar.

Karena itu, Pemkab Buton Utara diduga merencanakan penyusunan anggaran fiktif pada Tahun Anggaran 2017 untuk menutupi hutang kepada kontraktor pelaksana.

Selain itu, Pria asal Sultra itu mengatakan bahwa ketiga kontraktor yang memenangkan tender paket pekerjaan tersebut diduga kuat telah membangun komitmen dengan pemkab Buton Utara diluar perundang-undangan yang berlaku dan mendapat campur tangan beberapa politisi serta pejabat terkait pemenangan tender tiga paket pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara direkomendasikan untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait.

Diantaranya, Kepala Pelaksana Tugas DPU Kabupaten Buton Utara, Alimin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPU Kabupaten Buton Utara, Aswar.

Baca Juga: Infrastruktur di Oba Selatan Tidak Memadai Mahasiswa Unkhair Demo Pemprov

Terakhir, Direktur PT. Raja Karya Alam Utama, Darussalam, Direktur PT. Manunggal Sarana Surya Pratama, Adriansyah serta Direktur PT. Bunga Cengkeh Sultra, M. Takdir Malik.

Editor: RA