Oleh : Reski Ishak.

Indonesiaberita.com, BAUBAU – Peristiwa penganiayaan yang berujung dengan kematian seorang pelajar berinisial RM (13) pada Jum’at (30/3) lalu, telah menyulut kembali pertikaian antara kelompok masyarakat di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal ini menambah deretan panjang peristiwa serupa serta kian memperkuat kesan ketidak mampuan Pemkot dan Polresta Baubau dalam menyelesaikannya.

Jika ditelisik lebih jauh, ditemukan beberapa hal yang cukup ganjil dalam persoalan ini.

Pertama, masyarakat Kota Baubau terkesan reaktif ketika terpicu hal sensitif terlepas dari kecil dan besarnya persoalan tersebut. Dari beberapa kasus yang terjadi, disimpulkan bahwa massa cenderung menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan tindak kekerasan.

Kedua, para pelaku justru cenderung tidak merasa bersalah ataupun memikul dosa sosial atas tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Akal sehat seolah tersingkirkan dan digantikan dengan moralitas lemah yang jauh dari konteks budaya dan agama dimana moralitas tersebut dibangun.

Ketiga, adanya disparitas antara penyelesaian kasus kekerasan dengan faktor penyebabnya. Alhasil konflik tersebut hanya selesai pada permukaan dan tidak menyentuh akar persoalan.

Menurut Budi Hardiman, ada tiga akar kekerasan yang terkait dengan human condition yaitu: yang bersifat epistemologis, antropologis, dan sosiologis (Dikutip dari artikel Memahami akar-akar kekerasan massa, 28 Juli 2008).

Secara epistemologis kekerasan massa atau perkelahian antar kelompok terjadi karena menganggap orang atau kelompok lain berada dari luar dirinya .Jadi kekerasan dilakukan bukan terhadap yang sesama, melainkan yang lain.

Dalam perspektif antropologis, individu tidak akan bergabung ke dalam massa dan melakukan kekerasan kolektif semata-mata spontan dan naluriah.

“Kewajaran” dalam melukai atau melakukan kekerasan dimungkinkan karena individu-individu memandang tindakan kekerasannya sebagai sesuatu yang bernilai (Kartini, Kartono, 2010:106).

Oleh karena itu, menemukan bagaimana sebuah sistem nilai, memotivasi manusia untuk melakukan kekerasan terhadap sesamanya adalah langkah penting untuk menemukan akar psikologis kekerasan.

Persoalan kursial ini mestinya mengundang perhatian khusus Pemerintah Kota dan pihak Kepolisian.

Potret konflik sosial yang selalu berulang menunjukan lemahnya peran kedua institusi ini dalam menganalisis akar permasalahan serta mengambil langkah penyelesaian.

Pemkot beserta jajaran pemerintahan dibawahnya terkesan tidak bekerja maksimal dalam upaya menanamkan kembali nilai-nilai rasa persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan sosial kemasayrakatan.

Demikian pula dengan Institusi Kepolisian yang mempertontonkan ketidak berdayaannya, meski telah mengantongi Perkap No. 8 tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Bagi penulis, dua isntitusi tersebut harus sesegera mungkin memaksimalakan potensi dan peran yang dimiliki. Salah satunya adalah membuat perencanaan strategis untuk menanggulangi sirkulasi kekerasan yang merebak di masyarakat.

Terkait langkah tersebut tentu perlu untuk meninjau kembali upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini, sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depannya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.

Hal ini menjadi penting, guna mengantisipasi terbentuknya spiral konflik yang tidak berujung.

Mengingat pertikaian antar kelompok yang dikatikan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan sangatlah mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa. Ditambah lagi saat ini Kota Baubau sedang menghadapi momentum pilkada.

Ketika konflik seperti ini terus berulang, itu menunjukkan bahwa sebuah wilayah telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang dianut, musyawarah dan toleransi antar sesama yang diakui sebagai perekat nilai kebangsaan kita dan dudukan ideologi, adat dan budaya masyrakat Buton.

Penulis adalah Mantan Ketua Forum Mahasiswa Baubau Kendari (FORKOMB2K).