Indonesiaberita.com, JAKARTA – Terkait keputusan direksi BPJS TK akan menginvestasikan Rp 73 triliun ke dalam proyek pembangunan infrastruktur, Peoempida Hidayatulloh, menegaskan bukanlah langkah spekulatif melainkan sudah melalui pertimbangan yang matang. Hal tersebut disampaikan di hadapan tim Indonesia Berita di gedung BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan pada Selasa (3/4).

Pada kesempatan tersebut, Poempida bermaksud meluruskan pernyataan Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jumhur Hidayat. Sebelumnya dalam keterangan tertulis, dirinya menyampaikan langkah tersebut terlalu spekulatif dan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Selain itu, menurut Jumhur, pemerintah menjadikan BPJS TK selayaknya bank yang memberi kredit.

Baca juga: KSPSI Tolak Spekulatif BPJS TK Korbankan Dana Pekerja

Menurut Poempida, investasi untuk mendukung program pembangunan infrastruktur melalui surat utang bukanlah langkah yang berisiko. Hal ini dikarenakan proyek tersebut diselenggarakan oleh negara dan dalam berinvestasi BPJS TK mendapat jaminan dari negara.

“Kondisinya berbeda. Misalnya ada proyek nih, BPJS TK masuk ke proyek itu tapi tidak ada aset penjaminnya. Jelas tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada aset yang back up,” terangnya.

Peompida melanjutkan, proyek yang menjadi subjek investasi adalah proyek yang berstatus inprogress dan bukan yang sedang dalam perencanaan. Selain itu, dana Rp73 triliun yang diinvestasikan dalam proyek infrastruktur tersebut sebenarnya berbentuk saham. Sehingga tidak benar jika dikatakan, pemerintah menjadikan BPJS TK selayaknya Bank yang meminjamkan kredit.

Baca juga: Tantang KPK Poempida Hidayatulloh Buka Persoalan BPJS TK

Si bayi ajaib juga menjelaskan, keputusan investasi BPJS TK dianggap keliru apabila menginvestasikan langsung dana titipan pekerja dalam konteks yang berisiko. Sebab dari peraturannya, dana tersebut harus diinvestasikan pada instrumen keuangan atau instrumen yang memiliki unsur proteksi. Bahkan dalam proses jual beli saham, pihak BPJS TK tidak dibolehkan membeli saham repo.

“Kalau repo kan seperti memberi utang. Basisnya utang. Misalnya, orang mengeluarkan produk, tapi dari utang. Jadi tidak ada underline asetnya,” kata Poempida.

Di akhir wawancara, Poempida menyampaikan apresiasi terhadap para pekerja yang menjadi peserta BPJS TK. Menurutnya keterlibatan BPJS TK dalam program pembangunan infrastruktur adalah hal lain yang menambah jasa para pekerja bagi negara.

“Bagaimana lagi kalau kita tidak membantu Negara ini? Sebetulnya dalam konteks ini, sumbangsi pekerja untuk negara ini tinggi. Itu harus diapresiasi,” tutup pria kelahiran Sukabumi itu.

Editor : RA