Modern technology gives us many things.

Hendardi, Jangan Pasung Kebebasan Berpendapat

Indonesiaberita.com, JAKARTA – Ketua SETARA Institute, Hendardi menilai bahwa pelapor terhadap Dosen Filsafat dari Universitas Indonesia (UI) yaitu Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya memasung kebebasan berpendapat. Hendardi menilai bahwa delik penyebaran kebencian atas dasar sara dalam penodaan agama itu merupakan pasal karet.

“Saya tegaskan bahwa rumusan yang sumir delik penyebaran ujaran kebencian itu bisa menjerat siapa saja, karena pada pasal 28 ayat (2) itu ada UU ITE dan juga delik penodaan agama di dalam pasal 156 a KUHP merupakan pasal karet yang tidak memiliki batasan presisi pada jenis-jenis tindakan seperti apa delik itu bisa diterapkan,”kata Hendardi.

Hendardi menganggap bahwa ketentuan-ketentuan di atas adalah bermasalah dan memasung kebebasan dan hak asasi manusia. Kasus Rocky dan juga Ade Armando merupakan contoh nyata terbaru bagaimana kebebasan berpendapat dipasung dan bisa dikriminalisasi.

Baca Juga : Hendardi : HOAX Jokowi PKI, By Design.

Menurut Handardi, bahwa apa yang dikatakan Rocky tentang diksi fiksi adalah bagian dari pengetahuan ilmiah yang bisa diuji secara logis dalam Ilmu Logika. Sebagai pengetahuan, maka Rocky bebas menyampaikannya dan itu justru bisa memberikan pencerahan banyak orang yang selama ini melekatkan keburukan pada diksi yang netral itu.

“Seharusnya itu sebagai pengetahuan, mengenai pandangan Rocky danharusnya bisa dijawab dengan pandangan yang bosa membantahnya, bukan dengan pelaporan pidana. Apalagi pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi dan tegas sekali tidak ada pretensi dan niat jahat yang merendahkan agama dan kelompok,”terang Hendardi.

Baca Juga :

  1.  Waspadai Kesepakatan Tertutup Pembahasan RUU Terorisme
  2. Setara Institute Duga Hoax Sengaja Dibuat Oleh Kelompok Penentang Pemerintah

Ditambahkan Hendardi, seharusnya pihak kepolisian tidak gegabah memproses laporan-laporan kasus seperti itu, karena kebabasan sesungguhnya ialah hak setiap warga negara yang bisa dinikmati dan bukan dipasung,”Pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi,”ucapnya.

Hendardi mengungkapkan agar kasus laporan-laporan sampah seperti ini tidak terulang lagi, karena banyak didasari oleh motif-motif politik. Aparat kepolisian harus memiliki pedoman kerja akuntabel dalam menangani laporan warga. Menurut Hendardi Polri itu bukan alat konstestasi politik, maka kecermatan menangkap motif pelaporan adalah bagian kunci yang harus menjadi pertimbangan Polri dalam bertindak.

“Kalau tidak peka dan presisi dalam bertindak, trial by the mob akan menjadi pola penegakan hukum di Republik ini,”tutup Hendardi.

Editor : Jum

Komentar
Loading...