Indonesiaberita.com PANDEGLANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang mentargetkan sebesar Rp.39 Miliar dari sektor Pendapatan Daerah(PD) pada tahun 2018.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah(Dispenda) Kabupaten Pandeglang, Utuy S. Bebikepada Indonesia Berita diruang kerjanya, Kamis (12/18).

“Target ini telah ditetapkan setelah melalui proses kajian potensi yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi, serta diperkuat dengan Peraturan Bupati no 27 Tahun 2011 tentang penentuan target pajak tahunan, serta tidak asal-asalan, artinya disesuaikan dengan potensi berbagai indikator yang ada di wilayah ini dan bisa dijadikan obyek penghasilan daerah” ujarnya.

Lebih lanjut Utuy mengatakan di tahun sebelumnya (2017) PD Pandeglang ditetapkan sebesar Rp.35 milyar serta telah tercapai targetnya.

Beberapa obyek indikator penghasil PD tersebut diantaranya berasal dari pajak penghasilan hotel dan restoran, rumah sakit, pajak bumi dan bangunan, tempat-tempat wisata dan lain lain.

Dia mencontohkan PD dari sektor perhotelan bisa mencapai sebesar Rp.3,7 miliar pertahunnya, demikian pula dari restoran sebesar Rp.1,9 miliar, sayangnya hotel berbintang 4 seperti yang ada di Tanjung Lesung, Pandeglang ini cuma ada satu, padahal pajak yang dihasilkan dari hotel seperti ini PD perbulannya bisa ke Pemkab sebesar Rp.300 Juta hingga Rp.400 juta.

Sedangkan sistem yang dilakukan para pengusaha hotel dan restoran dalam menyetorkan pajaknya masih menggunakan cara official self assessment yang disesuaikan dengan catatan laporan harian jumlah para pengunjung hotel maupun restoran itu sendiri.

Meskipun pihaknya tetap melakukan langkah pengawasan yang cukup intens, sehingga jika peserta wajib pajak saat menyetorkan jumlah pajaknya diduga ada ketidakwajaran, maka petugas dari Dispenda akan melakukan berbagai langkah, seperti memeriksa buku laporan harian jumlah pengunjung, termasuk melakukan investigasi dilapangan.

Akan tetapi jika objek pajak mengalami bangkrut atau pos mayor, maka bisa diampuni bahkan bisa dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

Apabila peserta wajib pajak membandel dan tidak membayar pajak apalagi selama bertahun-tahun, maka akan diberi sanksi tegas hingga bisa jadi dilakukan penutupan tempat usahanya. dan tupoksi yang berkaitan dengan seperti ini ada kewenangannya pada Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pandeglang jumlah target sasaran PAD sebesar Rp.213 Miliar, akan tetapi target tersebut telah tercapai di Tahun 2017 bahkan bisa terlampaui sebesar Rp.220 Miliar atau ada lebih sebesar Rp.7 Miliar dari yang ditargetkan dalam RPJMD Pandeglang” pungkas Utuy.

Penulis : Asep WE

Editor : Yakobus Eko