Indonesieberita.com BENGKULU – Puluhan aktivis dari Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) peringati Hari Bumi 2018 dengan melakukan aksi di Bundaran Simpang Lima Kota Bengkulu, Senin (23/4) sekira pukul 10.00 WIB. Dalam aksinya, mereka mengajak masyarakat agar tidak memilih kandidat calon Wali Kota dan wakil Wali Kota pro-industri ekstraktif pertambangan batu bara yang terbukti merusak lingkungan dan mengancam kelestarian bumi.

“Momentum Hari Bumi 2018 ini bertepatan dengan ajang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, kami mengajak warga untuk menolak kandidat yang pro-tambang,” kata koordinator aksi, Olan Sahayu di Bengkulu, Senin (23/4) kemarin kepada Indonesia Berita.

Dikatakan Olan Sahayu bahwa industri ekstraktif merupakan salah satu sumber kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu. Bahkan, Kota Bengkulu yang tidak memiliki wilayah pertambangan juga turut merasakan dampak negatif dari pertambangan batu bara yakni tercemarnya sungai air di Bengkulu.

“Padahal sebanyak 6.000 pelanggan (Perusahaan Daerah Air Minum)
PDAM, Kota Bengkulu masih menggunakan air sebagai bahan baku untuk air bersih,”ujarnya.

Ditambahkan Olan, saat ini masyarakat Kota Bengkulu harus cerdas memilih pemimpin dengan salah satu kriteria utama ialah yang tidak pro-tambang.

Baca Juga : Ketua Umum Terpilih BPAN, Focus Perjuangkan Hak-hak Masyarakat Adat

Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Moh Jumri mengatakan bahwa kalau keputusan politik yang buruk terhadap izin usaha bisa menimbulkan kerusakan lingkungan yang ada di daerah.

“Saya meminta perizinan pertambangan yang telah merusak alam ditinjau kembali, karena bisa mengancam masyarakat rumahnya tidak jauh dari Bantaran Sungai”ungkap Jumri kepada Indonesia Berita, Selasa (24/4) di Jakarta.

Sementara itu, Manager Analisis Kebijakan Publik dan Hukum Walhi Bengkulu Teo Refelson, mengatakan bahwa saat ini, ada 12 ijin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi dengan daya rusak tinggi dan 11 IUP dalam tahap eksplorasi. “Saya minta pemerintah daerah untuk meninjau kembali ijin-ijin tersebut karena akan mengakibatkan kerusakan ekologis dan mengancam keselamatan rakyat,”ujar Teo.

Dalam aksi tersebut, puluhan aktivis dari BPAN menyerukan empat tuntutan yakni mendesak pemerintah menuntaskan krisis ekologis atas hancurnya Sungai di Bengkulu akibat pertambangan batu bara, mendesak seluruh calon wali kota dan wakil wali kota menolak ijon politik tambang.

Selain itu, meminta wali kota terpilih untuk memastikan keselamatan warga dan lingkungan sebagai dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Kelurahan Teluk Sepang, dan meminta Walikota terpilih untuk memastikan keselamatan kawasan penyangga kehidupan Danau Dusun Besar dari alih fungsi kawasan.

Penulis : Nanang