Modern technology gives us many things.

KPU Tetapkan Calon Tunggal, Masyarakat Peduli Demokrasi Puncak Papua Geruduk KPU dan BAWASLU

Indonesiaberita.com, JAKARTA – Ratusan massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Peduli Demokrasi Pilkada Kabupaten Puncak Provinsi Papua berunjuk rasa di halaman KPU RI dan BAWASLU RI, Jakarta jumat (4/5).

Unjuk rasa dilakukan untuk memprotes surat keputusan KPU Puncak No.107/kpts/KPU.PUNCAK/III/2018 yang hanya meloloskan satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati petahana William Wandik – Alus U.K Murib.

Koordinator aksi, Willy Kogoya mengungkapkan KPU RI harus membatalkan surat keputusan tersebut, karena pihaknya menilai ada calon paslon lain yang memenuhi syarat dukungan partai pengusung.

“Bakal Paslon Repinus Telenggen – David Onggomang memenuhi syarat pencalonan, dengan dukungan 3 partai PAN, PKPI dan Hanura. Hal ini juga sesuai keputusan Panwas Februari lalu, kami sangat menyesalkan apa yang dilakukan KPU, karena mencerederai tata hukum dan demokrasi,” kata Kogoya.

Selain itu, Kogoya menilai KPU Puncak bersikap tidak netral karena meloloskan calon paslon yang tersandung kasus ijazah palsu.

“Kami sudah melaporkan komisioner KPU Puncak karena sudah meloloskan paslon yang ijazahnya palsu, kami berharap DKPP segera memproses perkara etik 3 komisioner KPU Puncak sudah mulai diproses bulan lalu, ” tegas Kogoya.

IB Ucapan Selamat Ramadhan

Kuasa Hukum Paslon Repinus Telenggeng – David Onggomang, Laode M. Rusliadi meminta KPU segera mendiskualifikasi pencalonan Willem Wandik-Alus UK Murib.

Hal ini karena sesuai putusan Pengadilan Negeri Nabire bernomor 41/Pid.Sus/2018/PN Nab yang ditetapkan (27/4/2018) Alus UK Murib terbukti bersalah karena mempergunakan ijazah palsu sebagai syarat pencalonan Wakil Bupati di Pilkada Puncak.

“Putusan Pengadilan harus menjadi dasar KPU untuk segera mendiskualifikasi kandidat Alus UK Murib dan pasangannya, Willem Wandik. Dasar putusan pengadilan sudah jelas dan harus segera ditindaklanjuti oleh KPU sesuai aturan dan demi keadilan,” tegas Laode M. Rusliadi.

Tidak hanya itu saja, Laode menegaskan bahwa Panwaslu Puncak telah membatalkan SK KPU Puncak tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 karena adanya beberapa kejanggalan, termasuk berita acaranya yang hanya ditandatangani oleh dua dari lima komisioner KPU Puncak, namun SK tersebut tidak diindahkan oleh KPU Puncak.

“Pasangan Repinus dan David didukung oleh 3 partai Hanura, PAN dan PKPI, sesuai aturan harusnya lolos,” terangnya seraya berharap KPU RI melakukan supervisi kepada KPU Puncak agar segera membatalkan SK tentang penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Puncak.

Dalam unjuk rasa ini, perwakilan massa aksi sempat menemui perwakilan KPU RI dan BAWASLU RI untuk menyerahkan berkas pernyataan sikap.

Editor : YE

Komentar
Loading...