Bila menghitung hari, maka 55 hari lagi tepatnya tanggal 27 Juni 2018 adalah momentum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Momentum Pilgub bukan hanya soal hiruk-pikuk, kampanye, mobilisasi massa, dan mendantangkan artis papan atas. Lebih dari itu, ada banyak harapan masyarakat Sultra yang meyakini bahwa Pilgub adalah momentum memilih jalan keluar atas masalah rakyat.

Jika selama ini pemerintah tidak terlalu memberi perhatian serius kepada masyarakat, maka melalui momentum Pilgub kali ini besar harapan agar kedepan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih mau dan berkomitmen untuk mengurusi soal masalah Rakyat.

Data BPS menjelaskan, hingga september 2017 jumlah orang miskin Sultra adalah 313 ribu orang, dengan penyebaran kemiskinan di pedesaan sebanyak 245 ribu orang dan sekitar 67 ribu orang masyarakat miskin berada di perkotaan. Artinya bahwa, selama ini Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra tidak terlalu serius mengurusi Rakyat Sultra.

Kemiskinan merupakan suatu akibat dari berbagai mekanisme, yang menjadikan orang miskin tidak dapat memperoleh pendapatan sebagaimana mestinya. Mekanisme-mekanisme itu mencakup biaya produksi pertanian, peternakan, atau perikanan rakyat yang semakin hari semakin tinggi sehingga tidak sebanding dengan harga jual.

Data GDP (Gross Domestic Product) menjelaskan bahwa angka Pengangguran di Sulawesi Tenggara konsisten lebih rendah dibanding angka Pengangguran Nasional, namun berbanding terbalik dengan angka Kemiskinan, Kemiskinan Sultra konsisten lebih tinggi dibanding angka Kemiskinan Nasional. Maka, kesimpulannya ada banyak pekerjaan yang tidak layak yang dikerjakan oleh ratusan ribu masyarakat Sultra dengan upah yang sangat rendah sehingga angka Kemiskinan konsisten lebih tinggi dibanding angka Kemiskinan Nasional.

Sultra butuh penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang mesti disebar di beberapa daerah pelosok. Jika selama ini pusat pertumbuhan hanya berada di 3 Kabupaten/Kota (Kendari, Baubau dan Kolaka), maka kedepan Gubernur Sultra mesti melakukan penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kabupaten lain dengan memanfaatkan potensi daerah masing-masing, agar tidak terjadi Disparitas (Kesenjangan) yang makin melebar antar satu daerah dengan daerah lain di Sultra.

Kita butuh komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengurusi masalah rakyat, kita butuh komitmen Gubernur untuk menggunakan Instrumen Kebijakan Anggaran untuk memberi penguatan kepada Petani, Nelayan, Wirausaha Muda, Pelaku UMKM, dan Pelaku Ekonomi Kreatif di Sulawesi Tenggara. Yang mesti diurus oleh Gubernur adalah soal akses permodalan, soal kepastian harga, soal pasar sasaran, dan soal pengembangan kualitas SDM.

Agar kedepan, angka kemiskinan Sultra bisa diretas dan kita tidak menemukan lagi ada masyarakat petani ataupun nelayan yang bangun pagi dengan penuh kekecewaan.

Mari jadikan momentum Pilgub sebagai momentum memilih jalan keluar atas masalah rakyat.