Modern technology gives us many things.

Takut Dikonfrontasi, Asui Mangkir Panggilan Polisi

Indonesiaberita.com, SURABAYA – Mangkir lagi ketiga kalinya dari panggilan Polda Jawa Timur, terlapor utama kasus penipuan dan penggelapan terancam dijemput paksa. Pada panggilan yang terakhir, memunculkan tanda terima selinan akta yang diduga palsu, beberapa saat yang lalu seperti dilansir dari koranpagi.net

Pemeriksaan konfrontasi yang digelar Direskrimum Polda Jatim terkait laporan Allan Tjipta Rahardja, telah digelar pukul 09.00 Wib sampai 12.00 Wib dipimpin oleh Kait V Direskrimum, Kompol Faruq Afero.

Namun, sayang pada pemeriksaan tersebut tidak dihadiri oleh Asui terlapor utama, hanya tiga diantaranya Juwita, Handoko dan Notaris Imnatunnuroh. Sehingga tanpa kehadiran Asui yang dianggap sebagai aktor intelektualnya pada kasus tersebut, hasinya menjadi kurang maksimal.

Kendati demikian, petugas kepolisian tetap melakukan pemerikasaan, alhasilnya seperti diduga sebelumnya, Juwita dan Handoko beserta notaris berpegang pada formalitas akta-akta PPJB dan AJB. Sedangkan Allan, PPJB maupun AJB baru bernilai apabila kekuarangan pembayaran sebesar Rp7,8 milyar diselesaikan oleh Asui.

Dalam konfrontasi, terungkap bahwa notaris menunjukkan tanda terima Salinan akta, yang langsung disanggah oleh Allan, karena diduga dipalsukan oleh notaris.

“Tanda terima itu sejatinya merupakan tanda terima yang saya tandatangani untuk akta tahun 2011, kemudian direkayasa isinya ditambah lagi seakan saya sudah terima akta tahun 2015, tanda tangan saya tetap satu, sedangkan akta tahun 2011 dan akta tahun 2015 itu kan beda jauh” jelas Allan dengan heran, Jumat (4/5)

Munculnya tanda terima palsu tersebut memantapkan dugaan adanya akrobatik hukum yang dilakukan Asui dkk dan dimotori oleh Notaris.

“saya mohon agar polisi menangkap Asui, karena dialah otaknya, saya juga akan melangkah melaporkan notaris Imnatunnuroh ke Menteri Hukum dan HAM serta Majelis Kehormatan Notaris,” ungkapnya

Sementara itu, kuasa hukum Allan, Advokat Hadi Pranoto, SH, MH memaparkan terkait kasus ini bahwa, pihaknya juga akan melayangkan surat kepada Presiden RI dan Kapolri.

“Kami akan segera menulis surat kepada Presiden dan Kapolri agar akrobatik hukum itu diusut tuntas. Tidak terpaku pada formalitas-formalitas PPJB dan AJB yang manipulatip.” Tegasnya.

Editor : RA

Komentar
Loading...