Menjadi Referensi Mendunia

Lahirnya Paham Radikalisme Akibat Negara Mengabaikan Masyarakat Adat

Oleh : Paulus Ade Sukma Yadi

Jika melihat Sejarah Negara Indonesia dimana menarik untuk dibaca Pembukaan UUD 1945 Pada Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan Menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsipnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam UU”

Artinya realita di atas sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa sebelum adanya NKRI Masyarakat Adat (MA) telah duluan ada di Negara Indonesia, lebih kongkritnya MA merupakan MINIATUR SEBUAH NEGARA, seperti di ketahui syarat adanya suatu NEGARA harus memiliki Suatu Wilayah atau daerah Tertentu, terdiri darat, laut dan udara.

Adanya Rakyat, dimana dalam daerah atau wilayah tersebut terdapat masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, Kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan.

Adanya pemerintahan yaitu berdaulat atas daerah dan rakyatnya, terdiri dari susunan penyelengara negara (Yudikatif, Legislatif, Eksekutif), adanya pengakuan negara dari negara-negara lain”, Disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain baik secara de facto (nyata) maupun secara de yure. Dunia internasional tidak mengakuinya jika bedirinya di atas negara yang sudah ada. Adanya tujuan bersama dalam suatu negara menentukan setiap gerak dan tingkah laku, seperti lazimnya sebuah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu.

Maka dari itu tujuan sebuah negara menjadi penting karena pada hakekatnya menentukan bagaimana cara mengatur dan menyusun negara.

Namun kemudian dalam kontek ini, Negara belum menunjukkan niat baiknya dalam mengakomodir kepentingan MA, seperti Putusan MK 35 Tahun 2012, Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dimana turunan adalah Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat, setelah adanya PERDA tersebut wajib didorong PERDA Tentang, Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat.

PERDA Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai macam alasan yang tak rasional dan terlalu banyak rapat-rapat paripurna oleh DPR yang menangani Komisi bersangkutan serta prosesnya terlalu banyak, bahkan biaya sangat mahal untuk melakukan beberapa syarat PERDA diantara Penyusunan Naskah Akademik.

Tak kalah penting saat ini MA dihadapkan dengan masalah-masalah besar akan kebijakan pemerintah yaitu “Revisi Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat (RUU MA)”, yang telah masuk dalam PROLEGNAS Prioritas Tahun 2017, dimana telah dibahas internal DPR RI, pada tanggal 12 Februari 2018 Ketua DPR telah menyampaikan surat nomor : LG/03105/DPR RI/2018 kepada Presiden Republik Indonesia sebagai RUU inisiatif DPR RI untuk agar bersama Pemerintah.

Pada Tanggal 9 Maret 2018, Presiden telah mengeluarkan Surat Perintah Presiden (SUPRES) melalui Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-186/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/03/2018 tentang Pembentukan TIM Pemerintah yang akan membahas rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat bersama DPR RI.

Tim Pemerintah dikoordinir oleh Menteri dalam Negeri dan beranggotakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa/Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Menteri Hukum dan HAM.

Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Se-Nusantara mendesak Pemerintah Indonesia segera mengesahkan RUU MA, jika masih tetap diabaikan akan semakin banyak kasus kriminalisasi MA, perampasan akan Hak-Hak mereka, konflik-koflik perusahaan tak terselesaikan dan korupsi agraria akan terus bertambah dimana semuanya merugikan jutaan MA, Jutaan hektar wilayah adat MA adat yang akan dirampas hak miliknya, belum lagi bicara pelanggaran-pelanggaran HAM.

Paham-paham yang kerdil saat ini terlalu banyak suatu kelompok, individu, tokoh agama bahkan kelompok-kelompok tertentu yang berkedok agama “MEMBUNUH MANUSIA AKAN MASUK SURGA (Teroris).

Negara harus ingat dan paham perjuangan Presiden pertama (Bung Karno) Berbeda-beda tetap satu, solusi paling kongkrit adalah mengakomodir seluruh kepentingan MA karena dalam tubuh dan sejarah masyarakat adat tidak ada berbicara akan suku dan agama, karena agama adalah pilihan suku adalah darah, sehingga terciptalah negara yang pemerintahannya mensejahterakan MA. Miniatur Negara adalah kunci untuk mempersatukan NKRI sekarang , sedangkan RUU MA dalam pembentukan Undang-undang tentang Masyarakat Adat merupakan salah satu dari dari 6 (Enam) komitmen politik Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla dalam NAWACITA terkait Masyarakat Adat.

Pemuda Adat Bangkit Bersatu

Mengurus Wilayah Adat

Salam Nusantara

Penulis adalah Aktivis Adat Nusantara yang tergabung dalam Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)

Komentar
Loading...