Indonesiaberita.com, JAKARTA – Dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, warga Kebun Sayur, Ciracas, Jakarta Timur yang mengatasnamakan Kelompok Tim 9 menggelar aksi unjuk rasa di Komnas Ham, Jakarta, Senin, (4/6/2018).

Peserta aksi demo hadir dengan tuntutan: meminta Komnas HAM untuk menindaklanjuti kasus kebun sayur yang hingga kini belum terselesaikan.

Berdasarkan kewenangan HAM dan UUD 45 ; Ketua Team 9, Pandi S meminta pemerintah untuk menjamin tidak ada penggusuran paksa dan memenuhi hak Ekonomi, Sosial, Budaya.

“Agar pemerintah untuk menjamin tidak ada penggusuran paksa dan memenuhi hak Ekonomi, Sosial, Budaya.seperti : hak atas perumahan dan pelayanan adminduk di kebun sayur Ciracas.” Ketua Team 9, Pandi.

Pandi juga meminta PT. ADHI KARYA dan PPD untuk menghentikan pemasaran pembangunan Apartemen LRT CITY sebelum adanya penyelesaian sengketa dengan warga Kebun Sayur Ciracas.

“Agar pihak PT. ADHI KARYA dan PPD untuk menghentikan pemasaran pembangunan Apartemen LRT CITY sebelum adanya penyelesaian sengketa dengan warga Kebun Sayur Ciracas.” pintanya.

Selanjutnya Pandi menegaskan agar aparatur negara dan perum PPD untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi dan diskriminasi serta transparansi untuk bantuan hukum sesuai kaidah-kaidah HAM.

“Hentikan kekerasan, intimidasi dan diskriminasi terhadap warga Kebun Sayur yang dilkaukan aparatur negara dan perum PPD serta harus transparansi untuk bantuan hukum sesuai kaidah-kaidah HAM yang berlaku.” tegasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Pandi menungkapkan Penggusuran terhadap kaum miskin kota terus terjadi. Kasus penggusuran yang fenomenal karena kerugian yang diderita rakyat begitu besar.

“Sasaran kali ini ditujukan bagi warga kebun sayur Ciracas dengan alasan klasik yaitu tidak adanya sertifikat tanah, sekitar kurang lebih 450 kepala keluarga (KK) atau sekitar kurang lebih 2.300 jiwa warga kebun sayur terancam tergusur dari tempat tinggal, ladang/kebun sayur tempat mereka bekerja dan tempat mereka sekolah.” ungkap Pandi dalam orasinya.

Sejak Mei 2009 Perum Perhubungan Jakarta (PPD) melalui Manager Umumnya yang bernama Ni Wayan Matri telah mengeluarkan surat No : III/MU/V/2009 yang berisikan surat permohonan pemutusan saluran tenaga listrik ke PLN Cabang Ciracas terhadap Warga Kebun Sayur, bukannya membayar ganti rugi, pihak PPD selanjutnya malah sudah kali ke 2 mengeluarkan ultimatum pergusuran yakni pada 10 Agustus 2009 dan 2 minggu setelah lebaran ditahun 2009.

Semua tanah mempunyai hak fungsi sosial sesuai pasal 6 UU PA, yang mana fungsi sosial harus dipahami sebagai fungsi tanah bagi masyarakat banyak. Demikian pula dalam penjelasan UMUM II (4) UU PA yang mana ditegaskan bahwa hak atas tanah tidak dapat dibenarkan jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Lebih lanjut Pandi memaparkan dalam UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 ” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik’ serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan ini tertera dalam pasal 27 ayat (1) UU NO. 39 tahun’ 1999 tentang HAM, pasal 11 ayat (1) UU NO.11 tahun 2005, 16 General Comment No.4 dan 7 (1997), pasal 11 ayat (1) kovenen Internasional Hak hak ekonomi, Sosial dan Budaya (internasional covenan on Economic, Sosial and cultural Right).

“Penggusuran juga akan melanggar hak atas tempat tinggal dan hak atas pendidikan. Penggusuran terhadap lahan kebun sayur juga melanggar hak atas pekerjaan yang juga ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) UUD 1945. Mengenai Prinsip-prinsip tata ruang pasal 14 ayat (1) UU NO.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.” paparnya.

Sebagai penutup orasinya Pandi mengatakan agar pemerintah memberikan kebijakan di dalam hak-hak takyat sesuai UUD 1945.

“Penggusuran adalah tindakan melawan hukum dan konstitusi, sudah sepatutnya pemerintah memberikan kebijakan di dalam hak-hak rakyat sesuai UUD 1945 ayat (1) dan kaidah kaidah hukum juga kaidah-kaidah HAM yang berlaku.” tutupnya.

Penulis : Dyan Jaman

Editor : Yakobus Eko