Indonesiaberita.com, TALIABU – Terkait surat panggilan yang dilayangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ahmad Hidayat Mus (AHM), yang diketahui merupakan Pasangan Calon (Paslon) no urut satu (1) pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara saat ini, dinilai tidak tepat oleh Dr. Hendra Karianga, SH, MH.

“Panggilan KPK yang di sampaikan pada saat memasuki minggu tenang jelas mengganggu kesejukan politik di Maluku Utara” kata Hendra Karianga pada awak media ini. Senin (25/6/2018)

Menurut Guru Besar Universitas Khairun Ternate itu, seharusnya pemanggilan itu disampaikan setelah semua tahapan Pilkada selesai, sehingga tidak dijadikan komsumsi politik untuk menyerang salah satu kadindat.

“Sebagi praktisi hukum yg selama ini banyak menangani kasus-Kasus korupsi termasuk yang di KPK , saya memahami kerja-Kerja penyidik, akan tetapi dalam kasus AHM, Penyidik KPK melakukan langka keliru dengan melakukan pemanggilan pada saat yang tidak tepat.” ungkapnya.

Berdasarkan Asas hukum presumption of innocent yang menjadi filosofi bagi penegak hukum dalam menangani suatu perkara telah hilang makna dan menjadi bias. Sinyal Dr. Faisal tersebut dapat dibenarkan.

“Itu salah satu alasan mengapa akhir ini ada banyak ahli hukum berkeinginan agar kewenangan KPK perlu reviuw ulang, termasuk sebuah kasus yang di tangani tidak bisa di terbitkan SP3.” jelas nya lagi.

Hendra menambahkan begitu juga lembaga praperadilan yang tidak ada kekuatan hukum karena kajian hanya aspek formal legalistik. Harapan saya surat panggilan KPK yang menjadi viral tidak disalahgunakan oleh lawan2 politik.

“Mari kita jaga bersama kesejukan dan kesantunan berpolitik dengan baik” tutup Advokat ternama maluku utara.

Reporter : Andri Permata.

Editor : Yakobus Eko