Oleh :
Muhammad Konoras, SH

Indonesiaberita.com, TALIABU- Sekedar memberikan pemahaman hukum bagi pihak-pihak yang belum belajar secara utuh tentang tindak pidana korupsi dan upaya penegakan hukum terkait dengan kasus Pengadaan Lahan untuk kepentingan Bandara Bobong yang berada di Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), Maluku Utara (Malut).

Sebelumnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai tersangka.

Menurut KPK lahan untuk kepentingan Bandara Bobong itu adalah fiktif dan AHM telah menerima kurang lebih uang sebanyak Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta) dari pihak lain namun entah dari pihak siapa KPK tidak menjelas tapi hanya ngarang cerita saja.
Yang pasti AHM tidak menerima dana dari proyek Bandara Bobong tersebut dan ini akan dibuktikan.

Terlepas dari semua itu, inti delik dari Pasal 2 dan Pasal 3. UU 31 Thn 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Korupsi adalah adanya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang berakibat adanya kerugian keuangan negara.

Pertanyaan yuridisnya adalah apakah ada jika benar terjadi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, tetapi tidak ada kerugian negara dapatkah disimpulkan sebagai telah terjadi tindak pidana korupsi?
Menurut saya tidak bisa disimpulkan sebagai mana telah terjadi tindak pidana korupsi.

Contoh kasusnya adalah kasus korupsi Masjid Raya sula yang disangkakan kepada AHM ternyata oleh Pengadilan Negeri (PN) Ternate tidak terbukti sehingga dibebaskan, akan tetapi oleh Mahkamah Agung (MA) perbuatannya terbukti namun bukanlah sebuah tindak pidana korupsi, dikarenakan tidak ada kerugian negara sehingga AHM dilepaskan dari seluruh tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Ternate.

Ini artinya secara langsung bahwa Negara telah mendhalimi AHM, dikarenakan dalam realitasnya AHM keluar sebagai orang yang tidak bersalah.

Baca juga :

Dalam Kasus lain, Lahan Bandara Bobong oleh KPK telah menetapkan AHM sebagai tersangka.
menurut hemat saya ini adalah suatu tindakan yang juga sebagai bentuk pendhaliman terhadap AHM,
karena berdasarkan fakta dan data konstruksi hukum dari kasus pengadaan bandara bobong ini sangatlah jelas dan terang bahwa sangkaan korupsi oleh KPK terhadap AHM.

Tidak sama sekali memenuhi unsur delik (bahasa hukum), karena berdasarkan hasil audit BPK tahun 2012 dan 2014, dalam LHP -nya sudah jelas menyimpulkan Tidak Terdapat Kerugian Negara, kerena terbukti sebelum penyelidikan Dana untuk pembebasan lahan Bandara Bobong sebesar 3,4 milyar telah dikembalikan kepada kas daerah dan sampai hari ini lahannya masih tetap dicatat sebagai Aset Daerah.

Saya sebagai orang yg pernah menangani kasus korupsi AHM untuk masjid raya yang dibebaskan oleh PN Ternate, kemudian dilepaskan dari segala tuntutan jaksa, oleh Mahkamah Agung dan juga memenangkan Pra Peradilan atas kasus bandara bobong yakin 100 % AHM juga pasti bebas / lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana kasus korupsi Masjid Raya Sula, karena konstruksi hukumnya sama.

Perebutan kekuasaan di Maluku Utara telah berakhir dan itu adalah sebuah proses demokrasi 5 tahunan sekali dan kita telah diberikan hak secara bebas untuk menentukan pilihan demokrasi itu.

Lain lagi dengan hak hukum kita itu tdk sebebas seperti hak politik kita, hak hukum kita adalah menghargai asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan yg menyatakan AHM telah terbukti bersalah oleh karena itu AHM sampai saat ini harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah.

Sehingga saya meminta kepada semua masyarakat Maluku Utara, marilah kita bersabar dan menghargai proses hukum dan menghormati asas praduga tak bersalah dan menghentikan hujatan negatif kepada AHM demi menjaga tali silaturahmi kepada pemimpin baru Malut Terpilih dengan masyarakatnya.

Penulis adalah Kuasa hukun AHM dan Ketua Peradi Maluku Utara

Editor : YE