Indonesiaberita.com, KENDARI – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sulawesi Tenggara menyebut ada sejumlah indikasi  pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kolaka 27 Juni 2018 lalu.

Keterangan itu disampaikan Pospera Sultra dalam konferensi pers yang digelar di Rock Cafe Kendari, Kamis (5/7/2018).

Dalam keterangan pers, tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pospera Sultra Asman SH, menyampaikan beberapa indikasi pelanggaran Pilkada Kabupten Kolaka terkait pengawasan pelaksaanan pilkada oleh Bawaslu serta penegakan hukum salah satunya terkait penggunaan KTP Elektronik ganda dalam proses pencoblosan.

“Anehnya kecurangan yang terjadi di Kabupaten Kolaka tidak diproses secara serius oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Kolaka, salah satunya tentang penggunaan KTP Elektronik ganda dalam proses pencoblosan yang terjadi secara massif, dari bukti-bukti serta temuan telah disampaikan oleh Pengurus DPC Pospera Kolaka ke Panwaslu ke Panwaslu Kabuapten Kolaka namun tidak diproses secara serius oleh Panwaslu Kabupaten Kolaka,.” ungkap Dedi.

Memurut Dedi berdasarkan temuan dilapangan oleh Pengurus DPC Pospera Kolaka terjadi operasi tangkap tangan oleh aparat keamanan, yakni seorang pengendara motor yang membawa puluhan KTP Elektronik pada tanggal 27 Juni 2018, dan buntut dari kejadian tersebut Kepolisian Daerah Sultra telah membawa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dan salah Seorang Lurah untuk diperiksa lebih lanjut.

“Oleh sebab itu, kami yang terdiri dari segenap Pengurus DPD Pospera Provisni Sultra serta Pengurus DPC Pospera Kabupaten Kolaka mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi untuk Mengusut Tuntas Peristiwa Penggandaan KTP Eletronik di Kabupaten Kolaka serta Mencari Aktor Intelektualnya Secara Profesional Dan Akuntabel.” tutur Dedi

Editor : YE