Modern technology gives us many things.

Tak Ada Tindaklanjut dari Bawaslu Sultra, Pospera Sultra Demo Di Bawaslu RI

Indonesiaberita.com, JAKARTA ­– Posko Perjuangan  Rakyat (POSPERA) Sultra seakan tak henti-hentinya menyuarakan persoalan indikasi kecurangan Pilkda yang terjadi di Kabupaten Kolaka, kali ini ormas relawan Jokowi menggelar aksi demontrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI), Senin pagi (9/7/2018).

Dengan tuntutan aksi yang sama, masa aksi kembali menyuarakan terkait pelanggaran pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kolaka sehingga menyebabkan dibeberapa TPS harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 1 Juli 2018 lalu.

“Pada dasarnya aksi kami pada hari ini buntut ketidakpercayaan kami kepada Penyelanggara serta Pengawas Pemilu di Sultra, yang  menurut keterangan pihak Bawaslu Sultra masalah pelanggaran temuan dilapangan yakni adanya operasi tangkap tangan Lurah Kolakasi Kabupaten Kolaka Utara yang mendistribusi puluhan KTP ganda sehingga menyebabkan beberpa masyarakat di Kolaka melakukan pemilihan beberapa kali semata-mata murni tindakan pidana dan telah dalam pemeriksaan Kepolisian Daerah (POLDA) Sultra, oleh karena itulah kami melaporkan masalah ini ke Bawaslu RI di Jakarta.” kata kordinator lapangan Nukman menyampaikan melalui telepon kepada Indonesia Berita Senin siang tadi.

Adapun inti dari tuntutan  aksi kami pada hari ini adalah meminta kepada Bawaslu RI agar segra menindaklanjuti atau memanggil Panwaslu Kolaka dan Bawaslu Sultra untuk menginvestigasi laporan kami.

“Meminta kepada Bawaslu RI agar segra menindaklanjuti atau memanggil Panwaslu Kolaka dan Bawaslu Sultra untuk menginvestigasi laporan ini karena pada dasarnya kasus ini menjadi wewenang dan tugas Bawaslu Sultra dan Panwaslu Kolaka namun tak pernah direspon baik terhadap laporan pelanggaran tersebut dan bahkan pihak  Bawaslu Sultra   memilih diam dari laporan ini,” ungkap Nukman.

Menurut Nukman aksi didepan kantor Bawaslu RI pagi tadi direspon baik dengan ditemui langsung oleh pihak Bawaslu RI yakni Bidang Pengaduan.

“Pihak bawaslu RI sangat merespon baik dan selamjutnya segra memanggil Bawaslu Sultra dan Panwaslu Kolaka guna menginvestigasi laporan pelanggaran tersebut, ” pungkas Nukman.

Terakhir  Nukman menyampaikan aksi kami tak berhenti di sini saja selanjutnya laporan ini akan kami adukan pula ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segra memanggil Panwaslu Kolaka dan Bawaslu Sultra terkait  masalah ini dengan bukti-bukti yang ada.

“Kami akan segra melaporkan hal  ini ke Mabes Polri terkait unsur pidana yang dilakukan Kepala Lurah Lalokasi Kolaka Utara yang terbukti mendistribusi KTP Elektronik ganda ke Kabupaten Kolaka pada saat Pilkda 27 Juni lalu, justru saat oknum lurah tersebut saat ini telah dibebaskan oleh pihak Polda Sultra.” tutupnya.

Editor : YE

Komentar
Loading...