Indonesiaberita.comTERNATE- Aksi penuntutan terkait kasus korupsi pinjaman pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), 159,5 Miliar kembali dipertanyakan oleh Front Pemuda Peduli Halbar, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi, Kelurahan Stadion, Kota Ternate.

Korlap M. Idhar Bakir, mengatkan terkait pinjaman pemerintah daerah Halmahera Barat senilai 159,5 Miliar pada Bank BPD cabang Jailolo yang saat ini telah di tangani Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

“Indikasi praktek korupsi pinjaman jangka menengah (Selama 3 tahun) sebesar 159,5 Miliar ini cacat hukum (lnprosedural) oleh karena tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur” ujar Idhar. Kamis (12/07/18)

Tambah dia, dalam PP No. 30 Tahun 2011 tentang pinjaman Daerah dan dalam proses pinjaman ke Bank BPD terkesan ada kong kali kong antara Pemerintah daerah.

“DPRD Halmahera Barat dan Kepala Bank BPD Cabang Jailolo, Selain itu pinjaman pemkab halbar ini berjangka waktu selama tiga tahun melebihi masa jabatan Bupati Halmahera Barat, adapun peruntukan dari pinjaman tersebut tidak jelas uraian kegiatan dalam APBD tahun 2017 maupun 2018.” ungkap Idhar

Selanjutnya Idhar menegaskan bukan tidak mungkin kita memberikan mosi ketidak percayaan kita kepada penegak hukum di Maluku Utara yakni Kejati Malut dalam menangani kasus korupsi pinjaman Pemkab Halbar ini.

“Patut kita menguji integritas Kejati Malut untuk mentuntaskan kasus korupsi berjamaah pinjaman pemkab halbar, kami yang tergabung dalam Front Pemuda Peduli Halmahera Barat akan terus mengawal penangan kasus ini.” tuturnya

Front Pemuda Peduli Halmahera Barat mendesak kepada kejati Malut.

“1. Kejati segera periksa Bupati dan DPRD Halbar, 2. Tangkap Bupati Halbar dan DPRD Halbar 3. Tangkap pihak-pihak yang tergolong dalam kasus pinjaman 159,5 Miliar.” tegas idhar

Jika Tuntutan ini tidak diakomodir, maka kami tidak segan-segan akan melakukan aksi susulan dengan kekuatan masa yang besar untuk memboikot Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Editor : YE