Indonesiaberita.com, TERNATE – Melihat dinamika pilkada Maluku Utara yang dalam proses perkembangan informasinya menempatkan opini sebagai kebutuhan konsumsi publik, mengundang berbagai kalangan mulai dari Pakar hukum, Akademisi, Politisi, Tim Pemenang bahkan sampai akademisi.

Pandangan tersebut menyasar polemik yang berlangsung di pilkada malut yang berbuntut panjang sampai ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Optimis MK Bakal Menolak Gugatan AGK – YA

Tim AHM – RIVAI

Tangapan pertama datang oleh Tim Pemenang AHM RIVAI melalui Juru bicara (Jubir) Sawaludin Damopoli, (10/07/2018).

Dengan peryataan optimisnya bahwa sejumlah pelanggaran yang dihimpun dan kemudian dijadikan pokok perkara oleh AGK-YA dalam muatan gugatan ke MK hanyalah sebuah opini yang dibuat-buat agar pilgub 27 juni lalu yang berlangsung aman, damai dan demokratis terkesan syarat kecurangan.

KPU Tidak Ada Dasar Hukum PSU

King faisal soleman

Selanjutnya dari akademisi ilmu hukum Faisal King (06/07/2018), menjelaskan terkait persoalan di enam desa yang mengiginkan hak konstitusional. Selanjutnya bisa di hargai tuntutan enam desa tuk bisa menyalurkan hak politiknya namun sayang waktunya kurang tepat saat pengajuan komplain ke KPU.

“Mestinya itu dilakukan sebelum tangal 27 juni, kalau pasca 27 juni sudah mendekati tahapan akhir selesai tinggal pleno kpu propinsi tanggal 7- 9 . Artinya, seluruh tahapan pilgub sesuai aturan telah tuntas dilaksanakan. Karena itu peluang KPU untuk akomidir aspirasi enam desa sangat kecil jika dipaksakan. KPU tidak memiliki dasar legitimasi yang kuat, tidak ada dasar hukumnya,” papar dosen di sala satu perguruan tinggi ternama di Malut ini.

Gugatan AGK – YA Merupakan Tindakan Sia-Sia

Muhammad Konoras, SH (Ketua Peradi Malut)

Tambahan, Dalam kaca mata hukum, Muhamad Konoras yang juga selaku tim hukum AHM- RIVAI (12/07/2018).

Disampaikan olehnya, dengan melihat materi gugatan oleh Tim hukum AGK- YA ini sebagai suatu tindakan sia sia. Karena dari semua dalil yang digunakan sebagai alasan pada materi gugatan terkait persoalan pelanggaran Pilkada tidak masuk dalam ranah kewenangan MK.

MK hanya memeriksa obyek perkara terkait dengan perolehan suara yg mempengaruhi terpilih-nya pasangan calon. Sehingga Tim Hukum AHM- RIVAI berkeyakinan gugatannya pasti ditolak.

Keyakinan Sejuta Persen MK bakal Menolak

Basri Salama

Sementara tangapan terbaru dari Politisi, Basri Salama sebagai Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Malut, Kamis (12/07/2018).

Berdasarkan pengalaman pribadi pernah menjadi saksi pasangan calon dalam beberapa kali Pilkada Gubernur Maluku Utara, dan pernah juga menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Memahami persoalan sejak pleno rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai dengan Pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi. Menurut hemat politisi Hanura itu, agak sulit pasangan calon (Paslon) Nomor urut 3 (Paslon) Abdul Gani Kasuba – Al Yasin Ali (AGK – YA) memenangi gugatan di MK (Gugatan di tolak oleh MK). Sebab ada beberapa hal tertentu yang tidak terpenuhi, yaitu:

  1. Saksi Paslon No 3 AGK- YA mempersoalkan pelanggaran tidak pada subtansi rekapitulasi. Tidak ada data banding perselisihan angka yang dipersoalkan namun yang diperdebatkan lebih pada kelalaian adminstrasi.
  2. Selanjutnya pada saksi paslon AGK – YA tidak menyampaikan bukti-bukti pelanggaran pada saat Pleno rekapitulasi, disetiap tingkatan, sehingga mendapat rekomendasi Panwas untuk diselesaikan (locus delectid).
  3. Hal yang terjadi di Forum rekapitulasi Provinsi, hanya soal berita acara serah terima formulir DB dan persoalan partisipasi pemilih di 6 desa. Dan dua masalah ini setelah dijelaskan oleh Komisioner KPUD dan Pimpinan Bawaslu. (Bisa dilihat pada video Pleno Rekapitasi Perolehan Suara tgl 7 juli 2018).

Dengan demikian beliau optimis 1.000.000% MK bakal menolak gugatan pasangan calon yang kalah.

“Semestinya semua pihak menerima hasil Pilkada dengan damai dan besar hati. Sehingga kedepan kita bisa merajuk kebersamaan yang harmonis dalam membangun Maluku Utara yang lebih bermartabat, maju dan penuh kedamaian,” tutup politisi senior Partai Hanura itu.

 

Editor    : YE