Indonesiaberita.com, PELALAWAN – Menyikapi pernyataan Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin dari fraksi Partai Golkar di media online beberapa waktu lalu terkait Klaim Golkar sebagai pelopor penolakan wacana pemerintah untuk merumahkan tenaga honorer menuai kritikan dari sesama koleganya di DPRD Pelalawan.

Seperti yang dikutip dari RiauTerkini, Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin mengatakan bahwa Partai Golkar telah memperjuangkan agar tenaga honorer tidak jadi dirumahkan.

“Banyak yang mengadu kepada kita, tentang wacana pemda tersebut bahkan menimbulkan keresahan. Makanya, kita Fraksi Golkar memperjuangkan ini. Setelah pertemuan tadi terjawab sudah keresahaan pegawai honorer. Dimana pemda tak jadi merumahkan,” tegasnya.

Pernyataan mencari simpatik Publik itu mendapat bantahan dari anggota DPRD dari Fraksi PAN.

Ketua DPD PAN yang juga merupakan anggota DPRD Pelalawan, Habibi Hapri mengatakan bahwa pihaknya sejak awal mendukung pemerintah untuk tidak merumahkan tenaga honorer dan justru mendorong pihak pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi PNS.

“Kami mendukung pemerintah seratus persen untuk tidak merumahkan honorer, dan kami mendorong pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi PNS,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi PAN, Nazaruddin Arnaz.

Dia mengatakan, klaim yang dilakukan Fraksi Golkar adalah merupakan sikap yang mencederai para koleganya di DPRD. Upaya penolakan atas wacana pemerintah kabupaten Pelalawan untuk merumahkan tenaga honorer adalah sikap semua fraksi yang ada di dalam DPRD.

Nazarudin melanjutkan, dari 6 fraksi yang ada di DPRD menyepakati untuk tidak merumahkan tenaga honorer. Namun dengan alasan efektifitas efisiensi anggaran, pihaknya secara kelembagaan mendorong dan mendukung Pemda untuk melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer secara menyeluruh. Bagi yang tergolong produktif maka akan dipertahankan sedangkan yang tidak, akan dirumahkan.

“Terkait klaim FG itu, silahkan saja mereka mengklaim. Tapi masyarakat kan tau, bahwa penganggaran apapun di Dewan itu secara bersama-sama, setelah semua sepakat barulah itu bisa diplot dalam anggaran. Artinya jika Fraksi-fraksi minus, FG tidak serta merta bisa diakomodir dianggaran,” jelas Nazaruddin Arnaz melalui WhatsApp pribadinya.

Editor : Mastobelo