Menjadi Referensi Mendunia

Dengan PKH Terintegrasi Jumlah Penduduk Miskin Turun 1,8 juta Jiwa

Indonesiaberita.com, KEDIRI – Dalam kurun waktu Maret 2017 hingga Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 1,8 juta jiwa. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat, saat mengisi Nasional PKH Indonesia Maju yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Rabu (18/7).

Dirjen Linjamsos menjelaskan pada September 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Kemudian BPS kembali merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018.

“Capaian ini menurut BPS disebabkan antara lain bansos tunai meningkat 87,6 persen. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkat hingga 10 juta KPM tahun 2018. Pada tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 97%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal,” terang Dirjen.

Untuk itu, Harry Hikmat meminta kepada SDM PKH yang bertugas di lapangan memastikan program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan sejak tahun 2007 ini berjalan dengan baik dan efektif.

Selain itu, lanjut Harry Pendamping PKH juga harus memastikan penerima PKH mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Beras Sejahtera (Rastra), sertifikat tanah secara gratis, mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi (KUBE, KUR, KUT, dll), rumahnya dipugar agar layak huni, bayar listrik bersubsidi dan mendapatkan LPG 3 kg. Penyaluran bansos secara terintegrasi inilah sebenarnya faktor kunci yang mempunyai daya ungkit meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Harry membantah anggapan bahwa penurunan angka kemiskinan adalah semata karena pemerintah mengandalkan bansos.

“Transfer ke masyarakat, ya pakai mata anggaran bansos, tapi ada sistem dan mekanisme yang dibangun dengan pendekatan dan metode pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial. Bukti nyata silakan cek ke lapangan bagaimana Family Development Session dilakukan secara rutin,” tandasnya.

Harry menjelaskan, pada tahun 2017 ada 320.000 KPM yang telah naik kelas graduasi sejahtera mandiri. Selain itu PKH mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya. Lebih dari 80% ibu penerima PKH sekarang telah menjadi pelaku usaha ekonomi produktif, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan. PKH juga Mendorong keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka gizi buruk dan stunting 37% serta mencegah putus sekolah lebih dari 95%.

“Jadi PKH ini bukan sekedar bansos yang sifatnya karitatif seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), tapi PKH merupakan bansos bersyarat atau dikenal sebagai Conditional Cash Transfer (CCT) yang menjadi instrumen yg telah terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 72 negara di dunia,” tegasnya.

Turut hadir sebagai pembicara dalam dialog tersebut Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Sarmuji.

Editor : YE

Komentar
Loading...