Indonesiaberita.com, KENDARI – Kendati Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikantongi oleh PT. Panca Logam Nusantara (PLN) dan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia (AABI) sudah kadaluwarsa, dua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ini tetap beraktifitas di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Aktifitas ilegal tersebut mendapat kecaman dari Masyarakat Pemerhati Tambang Sultra (KMPTS), Kamis (19/07).

Koordinator KMPTS, Samsul menyampaikan bahwa dalam menyikapi persoalan tersebut pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran. Mereka akan mendesak Polda Sultra untuk segera menangkap direktur PT. PLN dan AABI.

“Dua perusahaan tersebut, belum memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. IPPKH yang lalu sudah kadalwarsa. Berartikan ilegal dan kami akan giring persoalan ini ke ranah hukum,” terang Samsul kepada Indonesia Berita via WhatsApp.

Samsul melanjutkan, sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah memberikan teguran kepada kedua perusahaan tersebut melalui UPTD KPHP unit X Tina Orima tertanggal 20 Maret 2018.

“Surat teguran tersebut menyangkut IPPKH yang telah habis masa berlakunya pada 6 Februari 2018 lalu. Untuk itu pihak KLHK segera menghentikan segala aktivitas terkait dengan kegiatan produksi,” terangnya.

Namun, sambung Samsul, surat itu tidak diindahkan oleh PT. PLN dan AABI. Dimana hingga saat ini masih melakukan aktivitas penambangan.

“Ini sangat jelas menyalahi aturan yang ada, apalagi surat teguran telah terbit. Bila terus menerus mereka melakukan aktivitas ilegal itu, tentunya masyarakat yang akan dirugikan,” tegasnya.

Di akhir percakapan Ia menambahkan, aksi unjuk rasa yang akan dilakukan nanti di Polda Sultra akan diikuti 1000 masyarakat. Dan untuk itu pihaknya telah menggelar konferensi pers dibeberapa media lokal.

Penulis : AIM

Editor : Mastobelo