Menjadi Referensi Mendunia

Akibat Berdirinya Perusahaan Tambang, Perempuan di Tumpang Pitu Dikriminalisasi

Puluhan Warga Aksi di Depan Istana Tolak Perusahaan Tambang Emas di Tumpang Pitu

Indonesiaberita.com JAKARTA – Puluhan masyarakat dari Tumpang Pitu dan korban pelanggaran HAM 1998 melakukan aksi bersama di depan Istana Negara, Jakarta, kamis (19/7) sekira pukul 16.30 WIB. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap tiga orang warga Tumpang Pitu akibat menyuarakan penolakan berdirinya Perusahaan PT Bumi Suksesindo yang bergerak dibidang pertambangan.

Salah satu peserta aksi Tumpang Pitu, Dwi Ratna Sari mengatakan bahwa beban terbesar akibat adanya industri tambang di Tumpang Pitu sangat terasa bagi kaum perempuan.Dimana Tumpang Pitu memiliki kedekatan terhadap kaum perempuan.

“Mayoritas kaum perempuan di sini biasanya mencari obat-obatan di hutan karena tanamanya sudah rusak tercemar oleh tambang emas, sekarang kita tidak bisa lagi mencari tanamam obat. Padahal obat-obatan itu sumber kehiudapan bagi kami,”tegas Dwi.

Ditambahakn Dwi, ada tiga orang yang dikriminalisasi diantaranya yaitu Heru Budiawan (Budi Pego), Trimanto, Andreas dan Dwi Ratna Sari (Saya sendiri red), akan tetapi untuk Budi Pego sudah menjalani hukuman, pada saat itu kita hanya memasang spanduk untuk menolak pertambangan dan kita malah dituduh komunis.

“Saya itu tidak mengetahui logo komunis, saya juga tidak pernah menyebarkan paham komunis, tujuan kami hanya menolak berdirinya perusahaan tambang. Status saya sendiri dan dua teman saya masih menggantung,”tutur Dwi.

Baca juga 

Sementara itu, Anton Zakaria dari Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Wilayah Bengkulu, dalam oransinya mengatakan bahwa sangat mendukung terhadap perjuangan yang dilakukan oleh warga Tumpang Pintu. Menurut Anton, Tambang emas yang terjadi di Tumpang Pitu jelas bisa merusak lingkungan sekitar dan tentu sangat menggangu warga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tambang,

“Saya mendukung Warga Tumpang Pitu menolak pertambangan, seharusnya perusahaan dan seharusnya pemerintah memperhatikan kehidupan warga sekirar yang rumahnya tidak jauh dari area pertambangan. Kalau pemerintah tidak segera mencabut izin tambang, itu jelas akan mengancam terhadap warga yang hidup di sana,”tutup Anton.

 

Penulis : David

Editor : Jum

 

Komentar
Loading...