Menjadi Referensi Mendunia

Subkontraktor PT. EMP Malacca Strait di Pulau Padang abaikan hak dan keselamatan Pekerja

Indonesiaberita.com, PEKANBARU – Nyaris tak terendus oleh publik, ternyata PT. EMP Malacca Starit  menghadirkan banyak persoalan dalam aktifitas operasinya.

Perusahaan yang bergerak di sektor Minyak dan Gas (MIGAS) ini, mulai beroprasi sejak pertengahan tahun 1995 dengan Wilayah Kerja (WK) di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak dan Bengkalis seluas 9.492 Kilometer Persegi.

Isnadi, putra daerah di Pulau Padang mengatakan kepada pihak media, dimulai tahun 2015 sistem manajemen perusahaan EMP merugikan pekerja dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerjanya. Hal ini dapat di lihat dari akses jalan yang tidak layak untuk diakses karena rusak tidak terawat.

“Tidak hanya itu, ada lebih kurang 120 sumur minyak yang menjadi sumber hama bagi usaha pertanian, perkebunan dan usaha lainya yang di lakukan oleh masyarakat setempat. Bahkan setiap tahun juga terjadi Kebakaran di areal sumur minyak yang tidak terawat,” ungkap Isnadi.

Menurut Isnandi, sejak tahun 2015 – 2017 EMP juga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan tenaga kerja lokal yang merupakan masyarakat setempat. PHK tersebut cenderung dilakukan secara sepihak dengan mengabaikan hak-hak pekerja.

“Seperti yang dialami oleh 52 orang pekerja devisi transportasi yang tidak mendapatkan kompensasi atas keterlambatan pembayaran upah pekerja sebesar Rp. 562.307.200. Padahal jumlah tersebut harus di bayarkan kepada pekerja PT. Laut Jawa Makmur Sejati yang merupakan subkontraktor EMP Malacca Strait, sesuai dengan penetapan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti No: 560/DSTKT/2015/367 tanggal 13 November 2015 yang lalu,” beber pria itu.

Diketahui tahun 2018 ini EMP Malacca Strait mulai memprogramkan untuk mengeksplorasi lebih kurang 6-7 sumur minyak baru di wilayah kerjanya yaitu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti, Kecamatan Sungai Apit Kab. Siak dan Kecamatan Bantan di Kab. Bengkalis. selain itu juga saat ini sedang dalam persiapan untuk melakukan whell service (perbaikan sumur minyak) yang sudah ada dengan menggandeng PT. Bintang Energi Pratama (BEP) sebagai mitra bisnisnya.

“Ini kesalahan patal dan kondisi ini mencerminkan ketidak profesionalan EMP dalam menjalankan usaha di sektor Migas”. Imbuh Isnadi.

Sebagai penutup Isnadi mengatakan ada hal yang tidak wajar ketika membaca surat pengumuman rekrutmen pekerja tanggal 7 Juni 2018 yang dikirimkan ke Camat Merbau dan ditembuskan ke Field Manager EMP oleh perusahaan tersebut, dimana untuk kelengkapan alat pelindung diri berupa safety helmet, sepatu, kaca mata dan pakaian kerja tidak disediakan oleh perusahaan sedangkan peralatan tersebut merupakan pelindung untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang itu di atur melalui Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan tentunya juga di titik beratkan melalui Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Sektor Migas.

“Untuk itu sudah semestinya pemerintah di level Kecamatan, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian ESDM dan SKK Migas menyikapi atas situasi perusahaan seperti EMP Malacca Strait ini, sudah saatnya pihak-pihak terkait melakukan evaluasi kelayakan oprasionalnya agar tidak lagi ada pihak yang dirugikan sedangkan perusahaan terus menikmati hasilnya, pada tahun 2020 EMP sudah berakhir kontrak Wilayah Kerjanya (WK), dengan performance perusahaan seperti itu kami sebagai masyarakat sipil tentunya meminta kepada SKK Migas sebagai institusi yang berwenang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PT. EMP Malacca Strait di Blok Selat Melaka.” tutup Isnadi.

Editor : Mastobelo

Komentar
Loading...