Menjadi Referensi Mendunia

DPRD Sultra Didesak Panggil Direktur Dan Pemegang Saham PT. PLN dan PT. AABI

Indonesiaberita.com, KENDARI – Aktifitas PT. Panca Logam Nusantara (PLN) dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia (AABI) yang masih melakukan penambangan meski belum mengantongi perpanjangan Izin Pinjam Pakai Hutan Produksi (IPPHP), mendapat pengawalan serius dari Konsorsium Masyarakat Pemerhati Tambang Sulawesi Tenggara (KMPTS).

Koordinator KMPTS Samsul menyampaikan, pihaknya tidak akan tinggal diam atas tindakan melanggar hukum tersebut. Selain mendesak Kepolisan Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), mereka juga akan meminta kepada Komisi III DPRD Sultra untuk memanggil direktur dan para pemegang saham kedua perusahaan tersebut.

“Semua pihak terkait, harus segera bertindak atas pelanggaran PT. PLN dan PT. AABI. Tidak hanya Polda, bahkan SKPD dan DPRD pun harus terlibat. Sebab, menambang tanpa IPPHP berarti ilegal dan kalau sudah ilegal berarti mencuri. Yang dicuri adalah kekayaan alam daerah kita (Sultra-red). Ini tidak boleh dibiarkan DPRD harus panggil mereka, kalau perlu paksa,” terang Samsul kepada Indonesia Berita, Minggu (22/07).

Ia melanjutkan, bahwa pemerintah harus benar-benar mengevaluasi PT. PLN dan AABI. Selain karena persoalan IPPHP yang telah mati alias kadaluwarsa pemerintah juga tidak boleh melupakan kasus penggelapan pajak yang pernah dilakukan oleh PT. PLN dengan jumlah yang cukup fantastis.

“Perusahaan ini memang punya catatan kelam dan keras kepala. Buktinya teguran dari pemerintah tidak diindahkan oleh mereka. Kalau begini sebaiknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak memperpanjang IPPHP nya. Kita usir saja dari Sultra,” ketusnya.

Diakhir wawancara, mantan Ketua BEM FISIP UHO ini mempertegas kembali bahwa pihaknya akan menyambangi DPRD Sultra pada Senin (23/7) besok.

“Kami akan kawal dan minta ke DPRD untuk mempercepat prosesnya. Besok kami akan langsung ke sana,” tutup Samsul.

Editor : Mastobelo

Komentar
Loading...