Menjadi Referensi Mendunia

AMMU Dukung Polda Malut Tuntaskan Kasus Korupsi

Indonesiaberita.com, TERNATE – Aksi demontrasi kembali digelar oleh Aliansi Masyarakat Maluku Utara untuk Demokrasi, bertempat di Kantor KPU Maluku Utara, Polda Malut dan berakhir di Kantor Bawaslu Malut. Senin (23/7/2018).

Aksi ini sempat membuat ketegangan antara aparat keamanan dengan sejumlah masa aksi di depan Kantor Bawaslu Malut di Kelurahan Ubo-Ubo, Kota Ternate, saat masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor, aksi saling dorong tak terhindarkan dan membuat pintu utama Kantor Bawaslu akhirnya roboh.

Koodinator aksi Chalid Moti mengatakan aksi adalah sebagai Wujud komitmen dan tanggung jawab kebangsaan.

“Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Maluku Utara menyampaikan pernyataan sikap sebagai pesan dan ajakan moral tentang penyelenggaraan Pemiiu 2018 yang bermartabat.” kata Chalid dalam orasinya.

Chalid juga mengutuk keras kinerja dari KPUD dan Bawaslu Malut.

“Kami mengutuk keras kinerja KPUD Provinsi Ma|uku Utara sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang terindikasi kuat telah mengabaikan terjadinya pelanggaran pemilu yang terjadi di beberapa daerah pemilihan di Provinsi Maluku Utara.” ujarnya.

Masa aksi saat melakukan pengerusakan pintu Kantor Bawaslu/Foto GM

Lanjutnya, meminta kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan rekomendasi kepada KPUD Provinsi Maluku Utara terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu pasangan calon Gubernur Provinsi Maluku Utara.

“Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan rekomendasi kepada KPUD Provinsi Maluku Utara terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu pasangan calon Gubernur Provinsi Maluku Utara,” terang Chalid.

Tak hanya itu, Aliansi ini juga mendesak Polda Maluku Utara selaku lembaga Kepolisian Negara Republik lndonesia segera usut tuntas kasus korupsi di Malut.

“Kami mundukung polda malut, dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang bersumber pada APBN (DAK) 2018 terkait dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.” tuturnya.

Menurut Chalid dengan menuntaskan kasus korupsi maka rasa tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian semakin tinggi.

“Dengan menuntaskan kasus korupsi maka rasa tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat semakin tinggi kepada pihak kepolisian dalam penanganan kasus korupsi di Provinsi Maluku Utara.” imbuh Chalid.

Editor : YE

Komentar
Loading...