Menjadi Referensi Mendunia

Mantan Kadis Nakertrans Halbar, Tahun 2011 Diduga Terlibat Korupsi

indonesiaberita.com, TERNATE – Menyoroti berbagai kasus korupsi di Maluku Utara, Dewan Pimpinan Daerah   Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (DPD KPPPI) mendesak Polda Malut, segera memeriksa dugaan korupsi yang di lakukan oleh mantan Kepala Dinas Nakertrans Halbar.

Ketua DPD KPPPI Malut Muhammad Saifudin Korupsi dari akhir-akhir ini menjadi isu sentral dalam penegakan supremasi Hukum Maluku utara.

“Korupsi di indonesia seperti tidak ada habis habisnya dari tahun ketahun bahkan perkambangannya semakin meningkat baik jumlah kasus yang sudah di proses di meja hukum maupun jumlah kerugian keuangan negara.” ujar Amat sapaan akrabnya melalui rilisnya yang diterima Indonesia Berita, Kamis (26/7/2018).

Selanjutnya Amat mengatakan Maluku Utara khususnya Kabupaten Halmahera Barat motif korupsi menjadi permainan para elit birokrasi, politik dan penegak hukum bahkan perilaku korupsi sepertinya terus dipelihara dari periode ke periode.

“Motif korupsi menjadi permainan para elit birokrasi, politik dan penegak hukum bahkan perilaku korupsi di Kabupaten Halbar sepertinya terus dipelihara dari periode ke periode.” tuturnya.

Baca juga :

Dirinya mengatakan maka dengan itu mendesak polda malut agar segera memeriksa kasus korupsi di kabupaten halmahera barat yang pernah terjadi di Dinas Nakertrans kab. Halmahera barat.

“Dugaan kasus korupsi Program PMKT Ditjen pada dinas Nakertrans Kab. Halmahera Barat TA 2011 senilai 1,3 Miliyar sebagaimana temuan Inspektorat Jenderal kementrian tenaga kerja dan transmigrasi Tahun Anggaran 2004 s/d 2014 yang melibatkan Wakil Bupati Halmahera Barat, M. Zakir Mando pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Barat Tahun 2011.” ungkap Amat.

Selanjutnya DPD KPPPI menegaskan agar Polda dan Kejati Malut segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan kasus korupsi tersebut.

“Polda/kejati Maluku Utara segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan M. Zakir Mando selaku mantan Kadis Nakertrans yang juga sekarang sebagai Wakil Bupati Halmahera Barat.” tegasnya.

Amat mengungkapkan kami akan membangun konsolidasi yang lebih besar lagi, jika ini tidak diindahkan.

“Bila mana tuntutan ini tidak diindahkan maka kami akan membangun konsolidasi kepada seluruh elemen gerakan untuk menduduki Polda dan Kejati Maluku Utara mengingat kasus ini merugikan keuangan negara yang sangat besar.” pungkasnya

Editor : Yakobus Eko

Komentar
Loading...