Menjadi Referensi Mendunia

Penasihat Hukum AHM : SKCK Yang Diterbitkan Kapolda Metro Tendensi Abouse Of Power

Indonesiaberita.com, MALUT – Terkait dengan adanya Surat Kapolda Metro Jaya tanggal 20 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara, Perihal Klarifikasi Penerbitan SKCK, yang pada dasarnya memuat pernyataan Kapolda Metro yakni SKCK yang diterbitkan Dit Intelkam Polda Metro Jaya tertanggal 14 Januari 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Penasihat Hukum (PH) Ahmad Hidayat Mus (AHM) menyatakan sangat menyayangkan dengan adanya surat tersebut, ini dikarenakan surat tersebut dibuat dengan sangat gegabah dan bertendensi Abuse Of Power,.

‘Sepatutnya KPU Maluku Utara menolak surat Kapolda Metro Jaya yang diteruskan melalui Surat Kapolda Maluku Utara tersebut.” ungkap penasehat hukum AHM melalui press release Wa Ode Nur Zainab kepada sejumlah awak media. Rabu (25/7/2018).

Bahwa sesungguhnya, Lanjut Wa Ode Nur Zainap, pada saat diterbitkannya SKCK oleh Polda Metro Jaya tanggal 14 Januari 2018, AHM nyata-nyata tidak terbukti tersangkut tindak pidana apapun juga.

“Sebagaimana dalam Perkara Masjid Raya Sanana yang disidangkan pada Pengadilan Tipikor Kota Ternate, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dan menyatakan AHM tidak terbukti bersalah melakukan tipikor dalam kasus tersebut.” ungkapnya

Advokat berpengalaman 15 tahun itu menjelaskan, sebagaimana dimuat dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ternate, tanggal 13 Juni 2017 (atau jauh sebelum diterbitkannya SKCK tgl 14 Januari 2018 tsb).

“Putusan Pengadilan Tipikor Ternate tersebut terbukti juga diperkuat dengan Putusan MA No. 2881 K/Pid.Sus/2017 tanggal 23 April 2018 oleh Majelis Hakim Agung yg diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar.” jelasnya.

Baca juga :

Wa Ode Nur Zainap menambahkan penetapan tersangka kepada AHM oleh Polda Maluku Utara dalam Perkara Bandara Bobong, dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tersebut dalam Putusan No. 3/Pid.Pra/2017/PN Tte tgl 22 Februari 2017 (atau jauh sebelum diterbitkannya SKCK tgl 14 Januari 2018).

“Penetapan tersangka kepada AHM oleh Polda Maluku Utara dalam Perkara Bandara Bobong, dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tersebut dalam Putusan No. 3/Pid.Pra/2017/PN Tte tgl 22 Februari 2017 (atau jauh sebelum diterbitkannya SKCK tgl 14 Januari 2018).” tanbahnya.

Karena menurutnya, perkara Bandara Bobong secara semena-semena diambil alih oleh KPK dan walaupun tanpa adanya alat bukti yg sah dan relevan, kemudian KPK menetapkan AHM sebagai tersangka pd tgl 13 Maret 2018 (atau jauh setelah diterbitkannya SKCK tgl 14 Januari 2018).

“Jadi dalam hal ini, faktanya jelas bahwa ketika AHM mengajukan SKCK kepada Polda Metro Jaya, AHM sedang tidak tersangkut masalah hukum apapun.” jelas Wa Ode Nur Zainap.

Ditegaskannya, jika kemudian Polda Metro Jaya mencabut SKCK sebagaimana Surat Kapolda tangal 20 Juli 2018, Artinya surat tersebut sama sekali tidak mendasar dan nyata – nyata telah terjadi abuse of power.

“Oleh karena itu, secara hukum, KPU Maluku Utara harus menolak Surat Kapolda Metro Jaya yang diteruskan melalui Surat Kapolda Maluku Utara dimaksud.” tegas Kuasa Hukum AHM, sembari mengatakan, Salam Takzim kepada masyarakat Maluku Utara.

Editor : YE

Komentar
Loading...