Menjadi Referensi Mendunia

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada Kolaka

Indonesiaberita.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa Pilkada Kabupaten Kolaka dengan pemohon Paslon Bupati Kolaka dengan nomor urut 2, Asmani Arif dan Syahrul Beddu melalui Tim Kuasa Hukumnya dari LBH Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Sultra, Jum’at (27/7).

Sidang perkara sengketa Pilkada dengan nomor : 50/PHP-Bup-XVI/2018 tersebut dipimpin langsung oleh tiga Hakim Panel dari Mahkamah Konstitusi yakni, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna dan Wahyudi Adams serta dihadiri oleh pihak Termohon dari KPUD Kabupaten Kolaka, bertempat di di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dalam permohonannya Tim Kuasa Hukum pasangan tersebut menyatakan lebih menekankan pada isu penggunaan KTP Elektronik ganda dan Daftar Pemilh Tetap (DPT) tambahan yang melebihi ketentuan maksimum yakni 2,5% untuk masing-masing TPS.

Menurut Ketua Tim Kuasa Hukum pemohon, Dedi Ferianto S,H menyampaikan bahwa dalam penetapan hasil Pilkada Kabupaten Kolaka tanggal 27 Juni lalu tidak sah karena terjadi pelanggaran yang terstruktur, masif dan tersitematis.

“Pertama terkait temuan ada pendistribusian puluhan KTP Ekeltronik ganda oleh oknum Kepala Lurah di hari pemilihan berlangsung 27 Juni 2018 lalu, kedua yakni adanya penambahan jumlah DPT dengan jumlah yang melebihi batas maskimum yakni 2,5% pertiap TPS,” ungkap Dedi.

Pemohon menilai seharusnya rekapitulasi surat suara tak dilanjutkan karena pihaknya sudah memasukkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sultra dan Panwas Kabupaten Kolaka , tambah Dedi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Pospera Kota Baubau.

Sementrara itu, untuk sidang selanjutnya akan digelar pada hari Rabu 1 Agustus 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon dan pihak terkait, pungkas Dedi.

Edito : YE

Komentar
Loading...